UU Cipta Kerja

“Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini,” kata Melki kepada JawaPos.com, Kamis (23/3).

Rapat Paripurna DPR RI mengagendakan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Hingga saat ini, penetapan perpu cipta kerja menjadi undang-undang masih menuai pro dan kontra.

“Ini juga sebagai upaya pencegahan sebelum krisis yang jauh lebih baik daripada upaya yang diambil setelah krisis,” katanya.

Peristiwa kerusuhan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dinilai dampak dari pengesahan UU Cipta Kerja.

Perppu CK ini menggantikan UU Cipta Kerja sebelumnya, yakni UU No 11 Tahun 2020 (UU CK 2020). UU CK 2020 mendapat penolakan yang sangat keras dari buruh.

Jalur untuk membatalkan Perppu Cipta Kerja tidak hanya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi bisa juga lewat jalur politik di DPR.

salah satu syarat menjadi hakim MK itu adalah negarawan yang memahami konstitusi. Karena itu, sudah semestinya para hakim MK menahan diri untuk menguji Perppu.

Perppu Cipta Kerja mengatur tentang jatah libur untuk pekerja atau buruh. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan tidak ada perbedaan.

Fahri Bachmid juga menegaskan, Perppu pada hakikatnya merupakan keputusan presiden yang ditetapkan dengan mengesampingkan DPR.

APINDO berharap perubahan substantif tersebut diletakkan dalam konteks reformasi ekonomi struktural untuk penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Perppu UU Cipta Kerja menuai polemik. Salah satu yang disorot adalah kondisi kegentingan memaksa yang menjadi syarat lahirnya sebuah perppu.

Penolakan serikat pekerja/buruh terhadap penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 dalam penetapan upah minimum provinsi/kabupaten (UMP/UMK) 2023.

siaran televisi analog ke digital tersebut merupakan arahan dari The International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan khusus PBB.

Ada banyak hal mendasar yang menegaskan sikap Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk menolak peleburan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.