Jika Covid-19 Sampai Akhir Tahun, Bansos Rp 110 Triliun Tak Akan Cukup

JawaPos.com - Pemerintah telah menambah anggaran jaring pengaman sosial (social safety net) dalam rangka penanganan dampak wabah Covid-19 sebesar Rp 110 triliun. Salah satu jaring pengaman sosialnya adalah bantuan sosial (bansos), yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang turun akibat pandemi.

Beberapa bansos dirancang untuk diberikan selama tiga bulan, dan beberapa lainnya didesain untuk enam bulan. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti kapan wabah Covid-19 akan berakhir.

Dengan asumsi wabah Covid-19 berlangsung hingga akhir tahun, pengamat dari Indef, Bhima Yudhistira memperkirakan anggaran yang disiapkan saat ini akan kurang. Pasalnya, jumlah penduduk rentan miskin terus bertambah akibat terbatasnya aktivitas perekonomian yang menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Sangat kurang (jika untuk sampai akhir tahun)," katanya kepada JawaPos.com, Kamis (14/5).

Bhima menuturkan, target social safety net dari Rp 110 triliun itu merupakan keluarga miskin, yang selama ini mendapat bansos reguler dari pemerintah. Ditambah dengan target hasil perluasan sejumlah program seperti Kartu Sembako/BPNT, PKH, maupun Program Kartu Prakerja.

Sebagaimana diketahui, dengan adanya wabah Covid-19 ini, sasaran Kartu Sembako bertambah 4,8 juta KK, sasaran PKH bertambah 800 ribu KK, sedangkan sasaran Program Kartu Prakerja bertambah 3,6 juta orang.

"Sementara ada 115 juta orang kelas menengah yang rentan jatuh miskin. Akan banyak orang miskin baru ketika terjadi pandemi," lanjutnya.

Sehingga menurut Bhima, jika pandemi berlangsung hingga akhir tahun, maka harusnya pemerintah menyiapkan anggaran social safety net hingga Rp 500 triliun. Anggaran ini sudah termasuk perluasan subsidi energi seperti LPG 3 Kg, penambahan subsidi BBM, serta BLT untuk korban PHK.

Di sisi lain, Bhima melihat, dampak perluasan bansos dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga, tidaklah besar. Apalagi struktur Produk Domestik Bruto (PDB) RI mayoritas masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

"Kalau yang sekarang tidak banyak membantu konsumsi, apalagi ada jeda bantuan sampai diterima seluruh masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (6/5), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, sekitar 57 persen dari PDB RI adalah konsumsi rumah tangga. Artinya, sekitar Rp 9.000 triliun dari total PDB merupakan konsumsi rumah tangga.

Pulau Jawa berkontribusi terhadap lebih dari 50 persen ekonomi RI. Maka dari itu, kata Sri Mulyani, kalau PSBB di Jakarta dan Jawa meluas, sudah pasti konsumsi tidak tumbuh, bahkan mengalami kontraksi.

"Berapa dalam? Kalau konsumsi ada Rp 5.000 triliun di Jawa, dan itu mengalami kontraksi, maka kalaupun kemudian dilakukan bansos Rp 110 triliun, itu tidak akan menyubtitusi penurunan konsumsi yang Rp 5.000 triliun tersebut," ungkapnya.