Menkeu Purbaya Buka Peluang Iuran Dewan Perdamaian USD 1 Miliar sebagian Besar Bersumber dari APBN

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sebagian iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) sebesar USD 1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun berpotensi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Purbaya mengaku pihaknya belum mendiskusikan lebih rinci terkait asal usul dana iuran yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut. Tapi ia memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya.

Kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (29/1).

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memastikan keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan, keputusan tersebut telah diambil langsung oleh Presiden sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia.

Sugiono menjelaskan, dana USD 1 miliar tersebut bukan biaya keanggotaan Dewan Perdamaian. Menurutnya, dana tersebut merupakan bagian dari skema pendanaan yang dirancang untuk mendukung penyelesaian konflik serta rekonstruksi pascaperang di Gaza, Palestina.

"Ini bukan membership fee. Kalau kita lihat kronologinya, pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza, khususnya Palestina, termasuk rekonstruksi. Rekonstruksi ini kan perlu biaya. Dananya dari mana? Karena itu, negara-negara yang diundang diajak berpartisipasi," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Sugiono menegaskan, negara-negara yang diundang bergabung dalam Dewan Perdamaian tetap memperoleh status keanggotaan selama tiga tahun, meskipun tidak menyetor dana kontribusi. Sementara, negara yang menyertakan dana sebesar USD 1 miliar akan memperoleh status keanggotaan permanen.

"Semua negara yang diundang itu entitled menjadi anggota selama tiga tahun. Kalau ikut partisipasi satu miliar dolar AS, artinya keanggotaannya permanen," ujarnya.

Menurut Sugiono, fokus utama pembentukan Dewan Perdamaian adalah penyelesaian konflik di Gaza, termasuk pembiayaan rekonstruksi pascaperang yang membutuhkan dana besar. "Rekonstruksinya siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang diajak berpartisipasi, yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu menjadi anggota tetap dewan," tegasnya.