Anies Klaim Pembangunan Jalan Era SBY Kalahkan Jokowi, PUPR: Dia Salah Interpretasikan Data BPS

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

JawaPos.com - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian meluruskan pernyataan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan era Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi. Anies mengklaim, SBY membangun jalan nasional sepanjang 11.800 kilometer. Sementara di pemerintahan Jokowi, jalan nasional yang dibangun baru sepanjang 590 kilometer.

Terkait itu, Hedy menegaskan bahwa Anies salah menginterpretasi data BPS. Pasalnya panjang jalan nasional di era SBY bukan seluruhnya pembangunan jalan baru, tetapi ada perubahan status kewenangan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan seperti itu data BPS. Jadi, salah interpretasi data BPS," kata Hedy saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

"Waktu zaman SBY kan nambah jalan nasional, itu kebanyakan bukan hasil pembangunan jalan baru. Ada, tapi sedikit. Jaman Jokowi juga sama, ada perubahan walau sedikit. Tapi itu tak ada hubungannya dengan hasil pembangunan. Itu adalah perubahan status jalan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hedy mencontohkan terkait perubahan status jalan yang dimaksud. Misalnya, ada jalan provinsi yang sudah dibangun, kemudian pada tahun 2000-an ada SK baru keluar yang menyatakan statusnya berubah dari Jalan Provinsi jadi Jalan Nasional. "Jadi, bukan pembangunan jalan baru. BPS itu (mencatat) perubahan status jalan bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah melihat itu (Pak Anies) sebagai hasil pembangunan jalan," tegasnya.

Hedy memastikan bahwa interpretasi sangat berbeda antara penambahan status Jalan Nasional dengan hasil pembangunan jalan. Adapun yang disebut Anies terkait pembangunan jalan era SBY sudah termasuk perubahan status di dalamnya.

"Beda antara penambahan status jalan nasional dan hasil pembangunan jalan. Bukan jalan barunya ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Anies menyebut, Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak melakukan pembangunan jalan umum dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Anies mengakui pembangunan jalan tol lebih banyak terjadi di era Jokowi.

Anies mengatakan, 63 persen dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang. Sedangkan, jalan tak berbayar di era Jokowi hanya terbangun 19 ribu kilometer.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu kilometer atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 kilometer, 10 tahun sebelumnya 11 ribu kilometer. 20 kali lipat," ujar Anies saat memberikan sambutan di Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).

Meski begitu, Anies tidak membahas pembangunan jalan ini dari aspek mutu, standar, dan lain-lainnya. Menurutnya, kedepan perlu dipikirkan institusi dan infrastruktur yang inklusif.

Menurutnya, infrastruktur yang dibangun harus dirasakan semua masyarakat. "Kita perlu pikirkan ke depan institusi dan infrastruktur yang inklusif," jelasnya.

Editor: Estu Suryowati