Respons Positif Purbaya soal Tenor Utang Whoosh Diperpanjang jadi 60 Tahun, Bilang Top sampai Tiga Kali

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jempol atas kesepakatan Danantara dengan Tiongkok yang memperpanjang tenor utang proyek Whoosh dari sebelumnya 40 tahun menjadi 60 tahun. Ia mengapresiasi langkah tersebut tanpa perlu dirinya turun tangan.

"Bagus. Saya enggak ikut kan? Top," ujarnya kepada wartawan, Jumat (23/10) kemarin. 

Diketahui bahwa kesepakatan perpanjangan tenor utang Whoosh itu masih akan terus dilakukan dengan negosiasi antara Danantara yang akan segera bertolak ke Tiongkok. Purbaya sendiri mengaku hanya akan menyaksikan bila pun ikut bertolak ke Tiongkok atas hasil kesepakatan tersebut. 

"Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top," tegasnya.

"Sebisa mungkin enggak ikut. Biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi, top," ulang Purbaya ketiga kalinya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat memperpanjang jangka waktu atau tenor utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menjadi 60 tahun. Kesepakatan restrukturisasi tersebut dicapai melalui pembicaraan antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dan pemerintah Tiongkok.

Perpanjangan tenor dianggap sebagai solusi untuk menurunkan beban pembayaran tahunan proyek yang sebelumnya dinilai cukup berat bagi Indonesia. Restrukturisasi tersebut bukan penghapusan utang, melainkan perubahan mekanisme pembayaran agar proyek strategis nasional tersebut tetap beroperasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Langkah itu juga dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia dan China memasuki fase kemitraan ekonomi yang lebih matang dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan respons tegas terkait restrukturisasi ini. Beijing menekankan bahwa proyek Whoosh tidak hanya diukur dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga dari manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan. "Proyek ini tidak semata tentang profit, melainkan tentang pembangunan bersama yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat," demikian pernyataan resmi pihak Tiongkok.