Cerita Bertemu Gubernur-Bupati di Jatim Protes Dana TKD, Purbaya: Untung Perwakilan, Kalau Enggak Saya Dipukuli

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membagikan cerita di tengah kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (2/10). Salah satu agenda yang dihadirinya, yakni bertemu dengan para pemimpin daerah mulai dari Gubernur hingga para bupati di Jawa Timur.

Menkeu menyebut dalam agenda itu, seluruh kepala daerah yang hadir sama-sama melayangkan protes terkait dengan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang diturunkan. Ia lantas berkelakar, untung saja hanya perwakilan kepala daerah yang menemuinya, jika seluruhnya maka ia akan dipukuli.

"Tadi pagi para pimpinan daerah, Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua. Untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukuli tadi," kata Purbaya kepada wartawan sembari tertawa.

Dia mengatakan, pertemuannya bersama para pejabat daerah dilakukan seiring dengan dana TKD yang tercatat turun dalam APBN 2026. Purbaya menyebut, banyak kepala daerah tak terima lantaran mengaku pemerintahannya tak bisa banyak bergerak.

"Ini pada asalnya begini, anggaran tahun depan kan dipotong. Tahun ini juga sempat dipotong juga kan. Jadi mereka protes. Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu," tambahnya.

Kendati begitu, Purbaya membeberkan turunnya dana TKD dilakukan bukan tanpa alasan. Salah satu alasan utamanya adalah karena banyak penyelewengan.

Purbaya memastikan, pemotongan dana TKD juga dilakukan sebagaimana arahan dari pimpinan tertinggi negeri ini yang merasa gerah karena banyak penyelewengan di daerah. Seperti uangnya tidak dipakai hingga tidak dioptimalkan secara maksimal.

"Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," ujar Purbaya.

Sebagai informasi, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatat kenaikan anggaran TKD sebesar Rp 693 triliun. Angka tersebut naik Rp 43 triliun dari sebelumnya ditetapkan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 650 triliun.

Untuk diketahui, dengan anggaran Rp 650 triliun, anggaran TKD tercatat turun sebesar 29,34 persen dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun. Pemerintah mengaku, kenaikan anggaran TKD itu diberikan setelah pihaknya menerima sejumlah masukan dari pemerintah daerah.

Kendati begitu, Kemenkeu mengaku akan terus memantau realisasi dari dana TKD pada tahun mendatang. Terlebih, pemerintah pusat menilai bahwa meskipun anggaran TKD turun, tetapi sesungguhnya ada belanja senilai Rp 1.377 triliun yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah.