Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Pemerintah Pangkas Dana Transfer ke Daerah: Banyak Penyelewengan!

Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan dari kebijakan pemerintah yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD). Salah satu alasan utamanya adalah karena banyak penyelewengan.

Purbaya memastikan, pemotongan dana TKD juga dilakukan sebagaimana arahan dari pimpinan tertinggi negeri ini yang merasa gerah karena banyak penyelewengan di daerah. Seperti uangnya tidak dipakai hingga tidak dioptimalkan secara maksimal.

"Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," kata Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (2/10).

Lebih lanjut, Purbaya membeberkan bahwa sebetulnya anggaran negara yang beredar di daerah itu tidak berkurang. Bahkan cenderung bertambah karena dari awalnya hanya Rp 900 triliun secara total, kini menjadi Rp 1.300 triliun.

Purbaya juga mengatakan, anggaran yang lebih besar dikucurkan ke program-program pemerintah pusat di daerah itu menjadi wujud agar kinerja uang menjadi lebih efektif. Meskipun ia menyadari manfaat itu tidak akan bisa berlangsung secara tiba-tiba.

"Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat kenerja uang yang lebih efektif. Tapi tentunya nggak bisa tiba-tiba kan," bebernya.

Di sisi lain, bendahara negara ini juga mengaku, khusus pada tahun 2026, pemerintah telah menambah sebesar Rp 43 triliun ke dalam dana TKD. Menurutnya angka tersebut dinilai cukup dan ia tak menutup kemungkinan untuk bisa menambah lagi seiring dengan kinerja daerah yang membaik.

"Saya pikir untuk sementara sudah cukup itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam Triwulan I sampai Triwulan II tahun depan yang akan membaik. Dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya. Mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Jadi, ekonomi di daerah sebetulnya uangnya nggak berkurang, malah ditambah secara net ya," ungkapnya.

Meski begitu, ia menyadari bahwa sejumlah kepala daerah tidak terima dengan keputusan pemerintah pusat. Pasalnya, kata Purbaya, pemerintah daerah ingin menjalankan secara mandiri.

Namun, Purbaya mewanti-wanti agar pemerintah daerah bisa memperbaiki cara mereka untuk menyerap anggaran. Jika hasilnya baik dan bisa meminimalisir adanya penyelewengan, kata Purbaya, maka dirinya akan berupaya untuk merayu pimpinan tertinggi negara untuk menambah TKD dengan cepat.

"Jadi mereka mesti belajar juga. Perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Jadi kalau mereka bisa menunjukkan seperti itu. Penyerapan yang baik dan bersih. Harusnya saya bisa merayu ke pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat," tutur Purbaya.

"Jadi itu utamanya. Tapi ya seperti itu. Kalau uang kita ekonominya bagus pajaknya makin besar kita akan tambah ke daerah," tukasnya.