Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 5 September 2025 | 05.50 WIB

LPEM FEB UI Usul 9 Langkah Kongkret Pemerintah untuk Kembalikan Kepercayaan Masyarakat, Ini Daftarnya!

Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Kamis (4/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Kamis (4/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) menyampaikan usulan langkah kongkret pemerintah untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat usai terjadinya demonstrasi yang berujung kericuhan di sejumlah wilayah Indonesia. 

Menurut Kepala LPEM FEB UI, Chaikal Nuryakin, demonstrasi yang terjadi beberapa hari ke belakang imbas dari akumulasi masalah dan tantangan sosial ekonomi yang dialami masyarakat serta perbedaan sharing beban terutama antara elit bangsa dengan masyarakat kelompok menengah menimbulkan kekecewaan bahkan keputusasaan. 

Bahkan, kata dia, publik yang turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi tidak hanya diabaikan tetapi juga dibantah oleh pemangku kebijakan. Penyampaian aspirasi yang sangat disayangkan justru berujung pada jatuhnya korban jiwa. 

"Untuk itu, kami menilai penting bagi pemerintah kembali membuka diri untuk berkomunikasi dan memahami kondisi masyarakat secara lebih mendalam, tidak hanya sekedar melihat pencapaian angka statistik," kata Chaikal dalam keterangannya, Kamis (4/9). 

Bahkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa penciptaan lapangan kerja yang berkualitas hanya mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi. Selain itu, pencapaian target stok Bulog tanpa harga pangan yang terjangkau akan meningkatkan biaya hidup masyarakat. 

Sekali lagi, lanjutnya, penting bagi pemerintah untuk mengembalikan proses teknokratis dan evidence-based dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan publik dengan perlibatan kembali masyarakat sipil dan pelaku ekonomi dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah. 

"Hal ini sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan menjamin akses yang adil terhadap sumber dan perlindungan ekonomi. Dalam jangka panjang, negara harus berupaya untuk melahirkan kebijakan ekonomi yang memperkuat daya saing ekonomi," jelas Chaikal. 

"Meliputi penguatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, penguatan kelembagaan, perbaikan iklim berusaha, konektivitas, serta pemberantasan korupsi," pungkasnya. 

Lebih detail, berikut ini 9 langkah usulan kongkret untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, memperbaiki daya beli, dengan tetap menjaga kapasitas fiskal negara yang sehat: 

1. Program yang memerlukan anggaran besar, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), perlu melalui proses siklus kebijakan yang benar, seperti penyusunan peta jalan, uji coba, evaluasi dan memberikan prioritas, khususnya bagi anak sekolah dari keluarga yang paling membutuhkan atau kelompok yang benar-benar membutuhkan. 

2. Membatalkan pengurangan dana transfer ke daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan terdampak. Hal ini disebabkan kapasitas pendapatan asli daerah yang tidak merata sehingga penurunan kapasitas anggaran akan langsung terasa di masyarakat. 

3. Perampingan birokrasi melalui penghentian pembuatan kementerian/badan baru dan/atau sebaiknya menggabungkan kementerian/badan yang telah ada. Perampingan ini dibutuhkan bukan hanya untuk efisiensi anggaran tetapi juga untuk efektivitas pengambilan kebijakan. 

4. Mengembalikan fungsi utama pemerintah dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga, bukan hanya memenuhi cadangan pangan. Harga sembako yang tidak terjaga telah cukup meresahkan banyak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. 

5. Meluncurkan program padat karya jangka pendek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki fasilitas umum, seperti perbaikan infrastruktur pengairan dan jalan umum. 

6. Membuat kebijakan yang juga menyasar kelompok kelas menengah, seperti akses terhadap kredit, pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan. Kelompok kelas menengah tidak menjadi penerima bantuan sosial termasuk subsidi pemerintah, tetapi terbebani untuk membayar cicilan, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari. 

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore