Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 11 Desember 2024 | 15.19 WIB

Kementerian PKP Terima DIPA Tahun 2025 Senilai Rp 5,2 Triliun, Salah Satunya untuk Implementasi Program 3 Juta Rumah

Ilustrasi Perumahan. (Dok. JawaPos.com) - Image

Ilustrasi Perumahan. (Dok. JawaPos.com)

 
JawaPos.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara resmi telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 senilai Rp 5,274 triliun.
 
Menteri PKP Maruar Sirait menyampaikan penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025 sehingga diharapkan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat bisa segera berjalan di lapangan.
 
Namun demikian, dirinya juga akan terus mendorong semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk membangun rumah rakyat. Salah satunya dengan menggandeng sejumlah pengusaha.
 
 
"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman - teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," kata Menteri Ara usai menghadiri penyerahan DIPA tahun 2025 di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).
 
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan seluruh program prioritas Prabowo telah tertampung dalam anggaran belanja 2025 yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp3.621,3 triliun atau meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024.
 
"Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun. Ditujukkan untuk mendorong program prioritas pemerintah. Di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan," kata Sri Mulyani.
 
Lebih rinci, bendahara negara ini mengungkapkan sejumlah program unggulan 2025 telah ditampung di APBN 2025. Seperti, program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa.
 
"Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah untuk tahun 2025," ungkapnya.
 
Menkeu juga mengatakan, dalam APBN 2025 sudah menampung dana transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.
 
Hal ini sejalan dengan instruksi presiden mengenai pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah. Selain itu dalam hal penataan anggaran dan review, kata Menkeu, penerapannya masih melibatkan dengan menggandeng para menteri koordinator untuk dapat dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden Prabowo.
 
"Terutama di bidang anggaran pendidikan dan anggaran infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan termasuk program pemberian makanan bergizi dan ketahanan energi harus dilakukan bersama-sama dengan menteri koordinator untuk dapat dilaporkan dan diputuskan oleh Presiden," pungkasnya.
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore