Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah: Rezim Baru Harus Kejar Inovasi Teknologi

JawaPos.com - Selama 10 tahun memimpin, berbagai kebijakan telah ditelurkan Presiden Jokowi. Nawacita yang didengungkan di awal pemerintahan dalam perjalanan berlangsung penuh dinamika.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut, secara umum Nawacita Jokowi sudah on the track hingga akhir pemerintahan. Ada beberapa sisi yang mendapat catatan agar dilanjutkan untuk pemerintahan baru dan sebagian perlu perubahan.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan dasar dalam kemajuan negara. Dalam Nawacita, Jokowi menginginkan Indonesia punya SDM yang unggul lewat berbagai pendekatan yang dilakukan. "Pembangunan SDM yang berkaitan dengan kualitas sudah mengalami peningkatan," kata Trubus kepada Jawa Pos, Kamis (17/10).

Program Indonesia pintar dan prakerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Meski demikian, kata Trubus, SDM Indonesia harus kompetitif, terutama dalam bidang teknologi.

Trubus menyebut Indonesia masih mengekor teknologi dari luar. Belum ada inovasi atau buatan sendiri yang digunakan secara masif. Contohnya WhatsApp, produk luar negeri tetapi masif digunakan masyarakat Indonesia.

Pada sektor ini, Trubus meminta agar pemerintahan selanjutnya betul-betul mengejar ketertinggalan. Selain memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagai dasar pembangunan SDM.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikerjakan pada masa Jokowi mendapatkan apresiasi. Memang ada beberapa masalah yang harus diselesaikan secara kasuistik. Begitu juga jaminan ketenagakerjaan dengan berbagai program untuk melindungi pekerja.

Belakangan banyak terjadi PHK. Terutama setelah Covid-19 menyerang. Trubus menilai ini karena sektor industri tanah air tidak kompetitif. Dukungan terhadap industri dari negara juga jarang terdengar. Trubus mencontohkan Tiongkok yang dapat menghasilkan barang murah karena mendapatkan banyak dukungan dari negara. ’’Barang-barang ini lalu dijual ke Indonesia,’’ ucapnya.

Barang impor yang dijual ke Indonesia ini akhirnya memengaruhi industri dalam negeri. Sebab, masyarakat memilih harga murah namun tetap berkualitas. Untuk ekspor pun barang dari Indonesia juga belum banyak diminati. ’’Perlu ada perbaikan (sektor industri),’’ ujarnya.

Jokowi juga dikenal dengan pembangunannya yang tidak berpusat di Jawa saja. Tol, bendungan, hingga transportasi dikembangkan. Misalnya saja tol trans-Sumatera atau kereta api di Sulawesi Selatan yang selama ini belum dikerjakan. Tidak dimungkiri jika Jokowi patut diberi apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang masif. ’’Selama ini masalahnya Indonesia adalah konektivitas,’’ ungkapnya.

Trubus menyatakan, tugas pemerintahan selanjutnya harus melanjutkan konektivitas itu. Indonesia terdiri atas banyak pulau. Sehingga tol laut hingga pelosok harus digiatkan. Sebab, pembangunan transportasi ini akan mengurangi disparitas.

Lalu, terkait swasembada pangan, impor masih menjadi momok. Lumbung pangan memang sudah dibangun, tapi hasilnya tidak dinikmati dalam waktu singkat. Dia mengusulkan agar mengaktifkan pangan lokal agar masyarakat mudah untuk mengembangkan.

Trubus melihat masih terjadi tumpang tindih program antarlembaga. Ini karena ada berbagai kementerian atau lembaga yang menangani satu persoalan. Dia mencontohkan, urusan pangan saja ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, dan kini dibentuk Badan Gizi. ’’Kalau menurut saya, baiknya harus dirampingkan. Kalau memang harus ada, tugasnya harus lebih konkret,’’ bebernya. (lyn/c17/bay)