Bahlil Pastikan Pemberian Izin Kelola Tambang kepada Ormas Bukanlah Politik Balas Budi

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bukanlah bentuk politik balas budi.

Bahlil mengatakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan oleh pemerintah didasarkan pada sejarah panjang kontribusi mereka mulai dari sebelum hingga setelah Indonesia merdeka.

"Pemberian IUP ini bukanlah politik balas budi, melainkan pengakuan atas jasa besar mereka dan upaya untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat," kata Bahlil dalam unggahannya di Instagram resmi, Minggu (9/6).

Baca Juga: Jelang Indonesia vs Filipina: Berikut Rekomendasi Tempat Nobar Berlisensi, Ada Tiga di Surabaya

Menurutnya, sejak masa perjuangan kemerdekaan, ormas seperti NU dan Muhammadiyah telah berperan penting, termasuk mengeluarkan fatwa Jihad saat agresi militer Belanda tahun

1948.

“Atas dasar kontribusi ini, pemerintah merasa mereka layak mengelola sumber daya alam secara inklusif dan berkeadilan,” lanjutnya.

Kendati begitu, ia merasa heran dengan berbagai kritik yang datang perihal kebijakan ini. Bahkan, kritik yang didapat sama seperti jika pengelolaan tambang diberikan kepada konglomerat dan asing.

Baca Juga: Full House, K-Popers Tanah Air Meriahkan Hari Pertama Festival Pameran D'FESTA Jakarta 2024

Padahal, kata dia, ormas yang direstui mendapat izin kelola tambang didasari pada kontribusi yang kemudian disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang sudah diteken Presiden Jokowi.

“Ketika izin diberikan kepada konglomerat dan asing, muncul protes keras. Kini, saat izin dibuka untuk ormas keagamaan, kritik yang sama kembali muncul,” ujarnya.

Ia juga menyebut, pemberian izin tambang ini semata-mata hanya bentuk pengakuan guna memastikan keadilan soal pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang bisa dilakukan oleh seluru masyarakat.

Baca Juga: Head to Head Argentina vs Ekuador: La Albiceleste Sangat Mendominasi

“Pemberian IUP, pengakuan atas jasa besar mereka dan upaya untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

Sebagai informasi, lahan tambang yang akan diberikan kepada ormas keagamaan adalah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) generasi I. Terdiri dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang akan diberikan kepada NU.

Lalu, ada PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung. Nantinya, lahan tersebut akan dibagikan kepada ormas keagamaan lainnya, seperti Muhammadiyah, induk organisas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Bahlil Pastikan Pemberian Izin Kelola Tambang kepada Ormas Bukanlah Politik Balas Budi

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Bahlil Pastikan Pemberian Izin Kelola Tambang kepada Ormas Bukanlah Politik Balas Budi

Tags

Artikel Terkait

Dihujat Netizen Soal Tambang, Bupati Rudy Susmanto: Tidak Ada Niatan Melawan Gubernur

Singgung Kepala Desa, KDM Bongkar Fakta Mengejutkan tentang Dana Kompensasi Tambang Parung Panjang

Dihadapkan Risiko Tinggi, Teknologi Angkutan Tambang Bawah Tanah Dituntut Terus Berkembang

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com