Menteri Bahlil Sebut Proyek Bali Urban Rail sebagai Hilirisasi Versi Pariwisata

BKPM Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Proyek Bali Urban Rail sebagai hilirisasi versi pariwisata.

Menurutnya, proyek tersebut layak disebut sebagai hilirisasi lantaran Bali tak memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas seperti di daerah lain. Padahal, kata Bahlil, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan hilirisasi yang diklaim dapat meningkatkan daya jual dari suatu komoditas di daerah-daerah Indonesia.

Akan tetapi, Bali yang tidak memiliki komoditas bahan mentah seperti di wilayah lainnya di Indonesia, memiliki pariwisata sebagai sektor unggulannya dan harus bangun infrastruktur yang mendukung agar berkembang dengan maksimal.

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Beri Karpet Merah Kaesang Maju Pilkada 2024

“Di Bali ini kan tidak ada hilirisasi, tidak punya tambang. Mohon maaf, tidak seperti daerah-daerah lain yang ada migasnya segala macam. Oleh karena itu, kita kembangkan sistem angkutan umum massal berbasis kereta yang memakai model business-to-business. Ini justru merupakan hilirisasi versi pariwisata yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Kamis (30/5).

Bahlil juga menambahkan kalau Kementerian Investasi/BKPM sebagai lembaga untuk memproses perizinan berusaha siap bekerja sama untuk menyukseskan proyek ini.

Bahlil pun menegaskan kalau dirinya tidak sungkan untuk memberikan insentif investasi seperti keringanan pajak dari tax holiday hingga masterlist (fasilitas pembebasan bea masuk) demi percepatan program ini.

Di sisi lain, ia juga menegaskan agar perusahaan jujur dalam pelaporan keuntungannya karena pemerintah siap menyelidiki dan mengusut jika terjadi indikasi kecurangan.

“Kami dari Kementerian Investasi akan mendorong untuk urusan-urusan perizinan. Siapa pun yang menang, monggo kami akan mempercepat perizinan,” tegas Bahlil.

“Diharapkan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis kereta ini akan menjadi tonggak baru pembangunan infrastruktur transportasi di Bali,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan bahwa lalu lintas di Bali menjadi macet hampir sepanjang waktu dan transportasi umum yang baik sudah menjadi krusial.

Sebagai gambaran, tahun 2023 jumlah wisatawan yang datang ke Bali mencapai 15.163.735 wisatawan dan tahun 2024 ditargetkan mencapai 20 juta. Untuk itu pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi tanpa melunturkan kultur dan budaya lokal yang sudah menjadi jati diri Bali.

“Bali sebagai destinasi wisata dunia memerlukan sistem transportasi modern yang aman, nyaman, ramah lingkungan, dan ketepatan waktu tempuh. Nantinya, pada pelaksanaan pembangunan yang perlu menjadi perhatian agar tetap menjaga kelestarian alam dan nilai-nilai kearifan lokal Bali,” ujar Made Mahendra Jaya.

Sebagai informasi, Proyek Bali Urban Rail ini telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Untuk Melakukan Kerja Sama Dalam Pengembangan, Pembiayaan, dan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Berbasis Kereta.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah