150 Juta Data Tokopedia akan Dipegang Tiktok, HIPPI: Ini Ancaman Keamanan Nasional

Warga melihat barang yang dijual di Tiktok shop melalui layar telepon genggam di Depok, Jawa Barat.

JawaPos.com - Diakuisisinya Tokopedia oleh raksasa teknologi besutan Bytandce, Tiktok, menjadi perhatian serius bagi kalangan pengusaha. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Erik Hidayat, berpandangan langkah Tiktok mengenggam mayoritas saham Tokopedia sebagai ancaman nasional.

"Hal ini bisa dianggap ancaman bagi keamanan nasional. Saya sangat menyesalkan Super App ini kembali dimiliki pihak asing. Hal ini sangat menyesakkan, karena sebagai pemilik saham mayoritas, GoTo sudah dapat dikatakan dikuasai oleh perusahaan asal Tiongkok itu. Sementara kita orang Indonesia tidak punya apa-apa," kata Erik kepada media, Rabu (13/3).

Kekhawatiran Erik bukan tanpa alasan. Selain Tiktok digunakan ratusan juta pengguna di Indonesia, data konsumen yang yang dimiliki Tokopedia tentu otomatis akan diketahui perusahaan asal Tiongkok tersebut. Belum lagi data pengguna Gojek yang juga dimiliki Goto- perusahan induk yang terafiliasi dengan Tokopedia.

"Pasalnya, semua data baik itu pergerakan orang alias di aplikasi (contoh lain) Gojek, kemudian penyimpanan uang pengguna di Go Pay, hingga karakter belanja seluruh warganet Indonesia dan data-data lainnya, sudah bisa dikuasai oleh TikTok," kata dia.

"Database yang dimiliki Tokopedia dengan sekitar 150 juta pengguna, akan berpindah ke TikTok, dan otomatis data besar konsumen Indonesia akan dengan mudah dimanfaatkan oleh orang asing," sambungnya.

Selain itu, Erik yang juga pengurus pusat Kamar Dagang dan Industri (KADIN), ini mempertanyakan konsistensi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tiktok menghidupkan lagi fitur Tiktok Shop dalam aplikasi media sosial mereka dan secara terang-terangan menabrak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023. 

Seperti diketahui, peraturan yang baru direvisi Oktober lalu, jelas-jelas menyatakan pemisahan fungsi media sosial dan e-Commerce tidak boleh digunakan dalam satu aplikasi.

"Ini terkesan diakal-akali. Saat ini memang Tokopedia sebagai platform lokapasar sudah memiliki izin, akan tetapi dengan mudahnya diakali dengan membeli Tokopedia-nya," kata dia.

"Mereka harus klarifikasi, gemas juga saya," tutur Erik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, sempat kaget setelah mengetahui adanya satu aplikasi yang berhasil memancing 123 juta orang dalam hitungan bulan karena ada pembelian yang sangat masif. Ia memberi perhatian pada keamanan data dan perilaku konsumen Indonesia yang dianggap sudah dikuasai dengan predatory pricing.

“Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita gak sadar, tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi,” kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (4/10).

Presiden yang tak ingin menyebutkan napa aplikasi itu menyatakan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar saja dan harus menjadi produsen. Ia mengatakan negara perlu pemain yang mau bekerja keras karena dipacu dengan waktu.

Pernyataan ini menyusul kebijakan pemerintah yang melarang TikTok Shop untuk menyediakan layanan penjualan. Aturan itu dimuat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). 

Pemerintah melarang TikTok Shop atau media sosial lainnya berjualan dengan alasan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini bermula dari pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menanggapi masalah sepinya pusat penjualan tekstil dan garmen Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.