Impor Beras 1 Juta Ton, Mendag: Ini Strategi, Bukan Hancurkan Petani

JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait rencana impor 1 juta ton beras. Harusnya, tugas mengimpor 1 juta ton beras itu ada pada wewenang Perum Bulog. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut bahwa pihaknya tak bakal menyanggupi tugas tersebut, lantaran masih banyak sisa beras impor yang belum terpakai.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, wacana impor 1 juta ton beras tersebut adalah untuk menjaga ketersediaan beras. Sekaligus untuk mencegah spekulan memainkan harga beras di lapangan.

Menurut Lutfi, berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan, jika kekurangan pasokan beras spekulan kerap memanfaatkan situasi ini untuk mencari untung, menaikkan harga sangat tidak wajar. "Kita mesti punya strategi. Saya bilang ini bagian dari strategi memastikan harga stabil bukan menghancurkan harga petani," ujar Lutfi dalam Konferensi Pers secara virtual, Senin (15/3).

Baca Juga: Pemerintah Mau Impor Beras, Faisal Basri: Jangan Ulangi Kesalahan 2018

Lutfi melanjutkan, tugas impor 1 juta ton beras tersebut tak harus wajib terealisasi sebanyak 1 juta ton, melainkan tergantung dari perkembangan kebutuhan akan beras ke depan seperti apa. "Bukan berarti kami menyetujui suatu jumlah untuk impor, lalu serta merta itu diharuskan impor segitu. Tidak," imbuhnya.

Lutfi pun mengatakan, bercermin pada 2018 lalu, pemerintah sempat menyetujui impor beras 500.000 ton. Namun realisasinya justru tidak ada karena Bulog fokus pada penyerapan petani sehingga tidak jadi mengimpor. Hal serupa bisa saja terjadi lagi tahun ini.

Lutfi memaparkan, terdapat tiga faktor yang bisa jadi tidaknya Indonesia mengimpor beras atau mempengaruhi jumlah yang akan diimpor. Pertama, dilihat dari realisasi dari prediksi produksi beras 2021.

Sebab, persediaan produksi beras masih mungkin terpengaruh oleh faktor cuaca sehingga realisasinya bisa saja menjadi lebih rendah dari yang diprediksikan. Jika hal ini terjadi, maka Indonesia terpaksa mengimpor.

Kedua, faktor harga. Lutfi mengungkapkan andai kata realisasi produksi baik, namun harga terus merangkak naik, maka mau tidak mau pemerintah wajib mengambil tindakan stabilisasi.

Terakhir, jika diperlukan penugasan khusus. Misal Bulog ditugaskan melakukan operasi pasar atau memasok kebutuhan beras bagi bantuan selama PPKM.

"Jumlah waktu dan harga itu ada di kantong saya. Enggak boleh saya ceritain, kalau saya ceritain semuanya bukan strategi namanya tapi pengumuman. Ini akan sulit jadinya," pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://youtu.be/29Q7A3EmUCY