Celios Soroti Perkara Beras: Serap Gabah Petani, Cepat Bangun Irigasi, Birokrasi Pupuk Subsidi Jangan Berbelit

JawaPos.com - Harga beras terus merangkak naik. Apalagi, fenomena El Nino yang berkepanjangan berpotensi mengerek inflasi ke depan. Penting memperketat pengawasan distribusi dan pasokan beras yang sedang berjalan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, saat ini banyak negara melakukan penahanan ekspor beras. Kalaupun ada, harga internasional juga mahal, naik cukup signifikan dibanding tahun lalu. Terutama untuk beras medium.

"Jadi, kalau pasokan pun masuk ke dalam negeri, belum tentu harganya juga akan turun," ujar Bhima kepada Jawa Pos, Sabtu (7/10).

Menurut dia, pemerintah harus mendorong agar petani yang masih menyimpan dan menahan gabah harus dibeli oleh Bulog. Tentu dengan harga yang sesuai atau bahkan di harga tinggi. Untuk kemudian dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih stabil lagi.

"Jadi, ada subsidi, memang subsidinya ke Bulog harus lebih banyak," imbuhnya.

Masalah kekeringan menjadi sorotan selanjutnya. Makanya, pembangunan infrastruktur sumur dan revitalisasi irigasi perlu dipercepat, karena ada beberapa daerah yang masih panen meskipun kecil. Sehingga harus diselamatkan agar jangan sampai gagal panen.

Bhima juga menekankan penyaluran subsidi pupuk dalam rangka mempersiapkan panen raya beras 2024. Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pupuk sebanyak Rp 26 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

"Panen raya beras 2024 itu kira-kira bulan-bulan Maret, April, Mei, sampai bulan Juli. Jadi, harus menjaga, tapi itu kan masih ke depan ya subsidi pupuk ini," ucap lulusan University Of Bradford itu.

Bhima menyoroti, kemudahan akses terhadap pupuk bersubsidi harus diubah dan dirombak. Birokrasinya jangan terlalu rumit.

Di sisi lain, banyak petani yang mengeluh alokasi subsidi pupuk per orang terlalu kecil. Pemerintah juga perlu ada subsidi angkutan, khususnya untuk transportasi beras.

Satgas Pangan bersama pemerintah daerah perlu melakukan pelacakan. "Ini juga harus di-tracing pendataan stok berasnya, jadi jangan sampai ada penimbunan. Karena beras bisa dikonsumsi 6 bulan ke depan, jadi ada potensi penimbunan yang besar," tandas Bhima.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, pemerintah perlu memproyeksi supply beras 1-3 bulan ke depan dengan lebih tepat. Mulai data lumbung beras, supply dari beras impor, serta memastikan kebutuhan beras di daerah padat dan konsumsi tinggi dengan produsen beras. Terkait impor, perlu diversifikasi negara asal sumber beras selain India, Thailand, dan Vietnam.

"Impor beras dari Tiongkok jadi solusi, tapi perlu juga lihat dari negara-negara sekitar seperti Myanmar dan Kamboja," kata Asmo.

Selain di Hulu, perlu mengontrol supply chain beras. Supaya tidak ada spekulasi dan mengambli margin harga yang luar biasa besar. Pastikan masyarakat atas membeli beras yang lebih premium dan bukan yang beras impor. Masyarakat kelas atas mestinya lebih punya banyak opsi.

"Jika EL Nino berlanjut, kami melihat kenaikan inflasi pangan dapat memberikan kontribusi sebesar 0,27 hingga 0,88 poin persen terhadap inflasi headline," pungkasnya.