Apkasi Nilai Aturan Baru Soal Penyaluran Dana Hibah Lebih Fleksibel

JawaPos.com -  Pemerintah memperbaiki tata aturan dan penyaluran dana hibah sebagai bagian dari langkah-langkah penyempurnaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aturan baru dana hibah  tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mardani H. Maming menyambut gembira terbitnya Permendagri No.13 Tahun 2018 ini.

“Aturan baru ini lebih fleksibel dalam implementasinya, khususnya dalam pemberian hibah dan bantuan sosial dalam rangka mendukung program prioritas daerah,” tutur Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/1).

Mardani menyebutkan, dengan aturan baru itu, hibah dapat diberikan kepada koperasi yang sebelumnya tidak diperkenankan. Hibah juga dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) meskipun berdirinya belum cukup 3 tahun. 

"Ketiga, hibah dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang penerimanya berada di luar daerah yang bersangkutan, sebelumnya khan harus berada dalam daerah pemberi hibah," jelas Mardani.

Dalam konteks keorganisasian Apkasi, menurut Mardani, dengan adanya aturan baru ini, pemerintah kabupaten yang selama ini masih bingung dan ragu-ragu untuk membayar iuran tahunannya, kini harusnya sudah tenang. 

Mardani menyebutkan, Apkasi yang kini memiliki 416 anggota pemerintah kabupaten mengandalkan sumber pendanaan utamanya dari iuran anggota.