Inklusi Keuangan Syariah Baru Mencapai 13,24 %, OJK Memperkuat Peran DPS

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks literasi keuangan syariah Indonesia mencapai 43,7 persen pada 2026. Sedangkan indeks inklusinya baru 13,24 persen. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah belum sebanding dengan penggunaan produk dan layanannya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan peningkatan inklusi keuangan syariah membutuhkan inovasi produk, penguatan kapasitas industri, dan kolaborasi antara regulator, ulama, serta pelaku usaha.

“Kalau kita kembalikan ke syariah, secara literasi sudah 43 persen, tetapi yang menggunakan baru 13 persen,” ujar Friderica dalam pembukaan Ijtima’ Sanawi, di Jakarta pada Selasa (20/10).

Friderica menjelaskan pengukuran literasi keuangan syariah mencakup lima aspek. Yakni pemahaman, keyakinan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Karena itu, masyarakat yang memahami prinsip keuangan syariah belum tentu menggunakan produk keuangan syariah.

Ia mengatakan, OJK emperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong penggunaan produk keuangan syariah. Langkah ini diperlukan karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah belum sebanding dengan penggunaan produk dan layanannya.