BPJPH Siapkan Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026, 1,35 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Gratis

Kepala BPJPH, Haikal Hassan atau Babe Haikal, di Podcast Banyak Tanya Jawapos/(Dok. JawaPos)

JawaPos.com – Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Menjelang penerapan aturan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyiapkan sosialisasi masif sekaligus kemudahan akses bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala BPJPH, Haikal Hassan atau Babe Haikal, mengakui pelaku UMKM kerap khawatir kewajiban halal akan menambah biaya usaha. Namun ia memastikan pemerintah memberikan fasilitasi khusus.

“Tapi hadiah dari Presiden Prabowo untuk 1.350.000 pengusaha UMKM dikasih gratis. Dikasih gratis,” ujarnya di Podcast Banyak Tanya Jawapos, Selasa (24/2).

Menurutnya, BPJPH akan melakukan kampanye serentak setelah Lebaran untuk meningkatkan kesadaran publik terkait kewajiban halal yang telah diatur undang-undang. Ia menyebut strategi tersebut sebagai sales blitz, yakni sosialisasi besar-besaran di berbagai daerah.

Baca Juga: 7 Tren Dessert Ramadhan Viral di Media Sosial untuk Ide Buka Puasa Kekinian, Donat Bomboloni Isi Kurma

“Serentak untuk menyadarkan semua orang bahwa ada wajib halal Oktober yang ditetapkan oleh undang-undang,” katanya.

Kegiatan sosialisasi itu direncanakan berlangsung di sekitar 1.600 titik, mulai dari hotel, kafe, restoran, pasar tradisional, hingga pusat perbelanjaan di berbagai daerah Indonesia. Setelah itu, pemerintah daerah akan melanjutkan pendekatan langsung kepada pelaku usaha.

Babe Haikal menegaskan sertifikasi halal bukan sekadar memastikan bahan tidak mengandung unsur terlarang, tetapi juga mencakup aspek kebersihan proses produksi hingga distribusi.

“Jadi halal tuh higienis, halal tuh lifestyle begitu,” jelasnya.

Ia mencontohkan, produk bisa saja berbahan ayam, namun tetap tidak halal jika proses penyembelihan, penyimpanan, atau pengiriman tidak memenuhi standar kebersihan dan prosedur.

Baca Juga: Hamas Kutuk Pemukim Israel yang Bakar Masjid di Tepi Barat

Terkait mekanisme pendaftaran, ia menyebut pelaku usaha tidak perlu menggunakan perantara. Prosesnya dilakukan secara daring melalui sistem Si-Halal.

Pelaku usaha cukup mendaftarkan data diri dan usaha, mengunggah foto produk, serta melengkapi dokumen seperti KTP dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu, pendamping halal akan mengambil permohonan melalui sistem dan melakukan verifikasi lapangan.

“Nggak pakai calo-calo, nggak pakai pungutan-pungutan,” tegasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

BPJPH Siapkan Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026, 1,35 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Gratis

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

BPJPH Siapkan Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026, 1,35 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Gratis

Tags

Artikel Terkait

Volume Penjaminan Jamkrindo Tembus Rp 247,57 Triliun sepanjang 2025, Laba Bersih Rp 1,05 Triliun

Jogja Food & Beverage Expo 2026 Resmi Digelar, Ratusan Pelaku Industri Ramaikan JEC

Komdigi Beri Kekuatan Baru pada UMKM Lawan Produk Impor Digital

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com