Penjelasan BPJPH soal Produk Bersertifikat Halal, tapi Nama Produknya Bermasalah

JawaPos.com - Publik sempat digegerkan dengan sejumlah nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. Sorotan itu direspons langsung oleh sejumlah pemangku kepentingan. Yakni, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal.

Ketiga institusi itu menggelar pertemuan dan menyepakati solusi terhadap 151 produk bersertifikat halal yang penamaannya bermasalah. Adapun beberapa produk dengan nama berkonotasi negatif dan bersertifikat halal itu adalah "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine". Pertemuan itu berlangsung di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) pada Selasa (8/10).

"Kami mengadakan pertemuan konsolidasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Produk Halal. Konsolidasi itu untuk mengidentifikasi nama-nama produk yang disinyalir menyangkut penamaan-penamaan produk yang berkonotasi dan tidak diperbolehkan di dalam Fatwa MUI," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Serpong, Selasa (8/10).

Dalam konsolidasi itu diperoleh data bahwa 5.314.453 produk telah bersertifikat halal. Di dalamnya terdapat 151 produk dengan nama bermasalah. Persentasenya 0,003 persen. "Artinya, alhamdulillah kita cukup proper. Namun demikian, dari 151 itu kita identifikasi temuannya ada dua, yang dikecualikan berjumlah 30 dan tidak dikecualikan berjumlah 121," lanjut Aqil.

Pertemuan BPJPH, MUI, dan Komite Fatwa soal nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. (Humas Kemenag)

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh mengatakan, merujuk Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020, terdapat dua kondisi terkait penamaan produk. Pertama, sesuai dengan fatwa ada pengecualian terkait dengan penggunaan nama, bentuk, dan atau kemasan yang diatur di dalam fatwa nomor 44 tahun 2020. Misalnya, yang secara 'urf atau kebiasaan di tengah masyarakat dikenal sesuatu yang biasa atau tidak terasosiasi dengan sesuatu yang haram, misalnya bir pletok, dikenal sebagai jenis minuman tradisional yang halal, suci, dan tidak terasosiasi dengan pengertian bir yang mengandung alkohol.

Tidak semua jenis kata 'wine' itu kemudian terlarang. Misalnya, 'red wine' yang merujuk kepada jenis warna yang secara empirik digunakan di tengah masyarakat. Ini penting untuk dipahami secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di publik.

"Yang kedua, yang secara substansi memang tidak sejalan dengan fatwa. Karena itu, kita komitmen untuk melakukan perbaikan dan juga meminta pelaku usaha melakukan perbaikan dan perubahan sesuai dengan standar fatwa," ujar Niam.

Mengenai mekanisme perbaikan penamaan produk tersebut, telah didiskusikan ada jalan afirmatif untuk melakukan proses perbaikan untuk kepentingan penyesuaian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga, standar fatwa yang menjadi acuan di dalam proses penetapan fatwa halal.

"Dengan demikian, konsolidasi ini akan semakin mengakselerasi proses penyelenggaraan sertifikasi halal dan dedikasi ini untuk kepentingan publik, kepentingan jaminan perlindungan halal, dan juga kepentingan ketepatan secara syar'i," imbuhnya.

Ketua Ketua Komite Fatwa Produk Halal Zulfa Mustofa mengatakan, masyarakat tidak perlu ragu terhadap sistem jaminan produk halal (SJPH) serta sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang diterbitkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa (MUI) maupun Komite Fatwa Produk Halal.

"Karena pada dasarnya kami menggunakan acuan yang sama, standar fatwa yang sama, kemudian juga melalui proses audit yang sama, walaupun memang di produk reguler mungkin sedikit lebih rumit," jelas Zulfa.

"Oleh karenanya, pada hal-hal yang tadi sudah disepakati, ada yang dikecualikan, maupun ada yang tidak dikecualikan, akan ada mekanisme yang kita lalui bersama. Ada proses perbaikan dan juga ada proses afirmasi kepada mereka," katanya.

"Masyarakat harus memiliki kepercayaan kepada Sistem Jaminan Produk Halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga yang fatwanya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal," tegas Zulfa.

Seperti diketahui, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sertifikasi halal dilakukan pelaku usaha melalui dua skema. Pertama, skema reguler. Yaitu, prosesnya diawali dengan pengajuan sertifikasi halal melalui Sihalal BPJPH. Lantas pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang dilakukan oleh auditor halal.