DPR Tegaskan Risiko Besar dari Penambahan Layar Bioskop

Kebijakan tersebut harus memperkuat seluruh rantai ekosistem perfilman, mulai dari produksi, distribusi, promosi, hingga akses penayangan.
Karena itu, ia menilai negara perlu mengambil langkah strategis guna menciptakan iklim industri yang lebih sehat dan berkelanjutan, termasuk menjamin distribusi layar yang lebih adil bagi karya-karya film nasional.

“Yang dibutuhkan industri film Indonesia saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, tetapi keberpihakan kebijakan. Kita perlu regulasi yang mampu melindungi, menumbuhkan, dan memperkuat daya saing film nasional di negeri sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Novita juga menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Perfilman yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan industri kreatif dan kemajuan teknologi saat ini.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap perfilman nasional yang terukur dan berbasis data sebelum memutuskan melakukan ekspansi layar bioskop secara besar-besaran.

Menurut Novita, setiap kebijakan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang terhubung dengan industri film, penguatan ekonomi kreatif di daerah, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja kreatif.

“Keberhasilan industri film tidak boleh hanya diukur dari jumlah layar atau jumlah tiket yang terjual. Yang lebih penting adalah seberapa besar industri ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan memperkuat identitas budaya bangsa,” jelasnya.

Novita pun meminta pemerintah untuk dapat menyusun kajian independen yang komprehensif mengenai dampak ekonomi dari penambahan layar bioskop. Sebab, setiap kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan riil industri dan kondisi masyarakat saat ini.

“Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu justru melahirkan persoalan baru bagi perfilman nasional,” pungkasnya.