BPKAD Jatim dan Bank Mandiri Gelar FGD Belanja Pengadaan Lewat Loka Pasar Mitra LKPP

JawaPos.com – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui Livin’ by Mandiri sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan aman untuk belanja pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI.

Kegiatan melibatkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bank Mandiri, Bank BPD Jawa Timur, serta Lokapasar Mitra LKPP RI Mbizmarket sebagai mitra strategis dalam mendukung implementasi KKPD di lingkungan pemerintah daerah.

Direktur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, S.STP, M.Si, menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam implementasi KKPD di daerah.

“Kami melihat sinergi yang sangat kuat di Provinsi Jawa Timur. Implementasi KKPD membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, serta ekosistem pengadaan digital. Melalui model kerja sama dan co-branding antarbank, serta dukungan lokapasar mitra LKPP seperti Mbizmarket, proses belanja pemerintah daerah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Simon.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Muhammad Raden Vickar, S.STP., menegaskan bahwa penerapan KKPD merupakan langkah strategis dalam penguatan tata kelola keuangan daerah.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra, termasuk Bank Mandiri, Bank Jatim, dan Mbizmarket, atas dukungan penuh dalam implementasi penggunaan KKPD melalui Bank Mandiri dan Virtual Account Bank Jatim. Sinergi ini menjadi bukti komitmen bersama untuk mendorong inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Dari sisi perbankan, Credit Card Head Bank Mandiri, Dewi Rusmy Mustari, menyampaikan bahwa Livin’ by Mandiri memberikan kemudahan nyata dalam proses pembayaran pengadaan pemerintah daerah.

“Melalui Livin’ by Mandiri, proses pembayaran pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai sumber dana, pembayaran dapat dilakukan tidak hanya melalui QRIS, tetapi juga melalui Livin’ by Mandiri dengan sumber dana KKI untuk pembayaran Virtual Account dan kanal digital lainnya, sehingga transaksi dapat diselesaikan secara non-tunai dan end-to-end,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ryn M.R. Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, menyatakan bahwa integrasi pengadaan dan pembayaran digital menjadi kunci dalam mendorong efektivitas dan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.

Melalui pembayaran menggunakan Livin’ by Mandiri dengan sumber dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKI), belanja e-purchasing dapat diakomodasi hingga maksimum Rp200 juta per transaksi. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan melalui Virtual Account berstandar BI SNAP yang didukung oleh Bank BPD Jawa Timur,” ujar Ryn M.R. Hermawan.

“Dengan skema tersebut, penyedia khususnya UMKM di Jawa Timur dapat menerima pembayaran dari pembeli dalam waktu yang relatif cepat, yakni dalam 1x24 jam. Kami mendorong agar belanja pemerintah dilakukan secara online dan pembayarannya juga secara online, karena seluruh proses terekam secara digital dan sangat memudahkan dalam mengakomodasi kebutuhan audit maupun pemeriksaan,” tambahnya.