GAPKI Sambut Baik Penurunan Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

JawaPos.com - Kebijakan penurunan tarif pungutan ekspor kelapa sawit disambut baik oleh kalangan industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono optimistis kebijakan itu akan bisa memberikan dorongan pada industri sawit domestik yang saat ini tertekan.

Penurunan pungutan tarif ekspor kelapa sawit dari 11 persen menjadi 7,5 persen disebut Eddy cukup ideal. Kendati begitu, dia berharap akan ada penurunan tarif lebih lanjut.

"Memang terus terang kita berharap bisa turun lagi (tarifnya), tetapi kan kita juga melihat bahwa pemerintah juga membutuhkan dana untuk peremajaan sawit rakyat (PSR). Kalau minta turun lagi, maka (dikhawatirkan justru) akan ada problem lagi," ujarnya pada Sosialisasi Implementasi Ketentuan Terkait Ekspor dan Pungutan Ekspor atas Komoditas Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya di Hotel Ciputra World, Surabaya, Kamis (21/11).

Upaya PSR menjadi krusial dalam industri sawit dalam negeri. Sebab, PSR dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit, serta menjaga keberlanjutan usaha perkebunan.

PSR membantu petani memperbaharui perkebunan dengan benih kelapa sawit yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, produktivitas lahan tidak perlu ditingkatkan dengan membuka lahan baru.

"Bagaimana mau PSR kalau nanti dananya berkurang? Jadi, kita bersyukur sudah ada penurunan tarif pungutan ekspor di angka yang sekarang ini," katanya.

Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan III mencapai 4,9 persen. Sementara produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian dan perkebunan tumbuh sebesar 1,69 persen. Sementara, sektor industri pengolahan non-migas sebesar 4,23 persen. Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak pada kedua sektor tersebut.