Garuda Indonesia Bersikukuh Laporan Keuangan 2018 Tak Langgar PSAK 23

JawaPos.com - Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersikukuh laporan keuangan tahun buku 2018-nya tidak melanggar aturan yang termaktub dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23. Pernyataan ini menyusul penolakan dari dua komisaris terhadap laporan keuangan 2018, dengan alasan memasukkan piutang sebagai pendapatan melanggar PSAK 23.

Direktur Keuangan Garuda Indonesia Fuad Rizal menyampaikan, berdasarkan PSAK 23, ada tiga transaksi dan peristiwa ekonomi yang bisa diakui sebagai pendapatan. Pertama dan kedua yakni penjualan barang dan penjualan jasa.

Sedang ketiga yakni penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Ketiganya dapat diakui sebagai pendapatan jika dapat diukur secara andal, ada manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas, serta ada transfer of risk.

"Jadi, tidak melanggar standar akuntansi keuangan (PSAK) 23, karena secara subtansi pendapatan dapat dibukukan sebelum kas diterima. Tidak ada yang dilanggar perusahaan karena memasukkan piutang menjadi pendapatan," kata Fuad melalui keterangan tertulis diterima JawaPos.com, Selasa (30/4).

Dia mengatakan, laporan keuangan milik emiten dengan sandi GIAA itu sesuai hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanso Fahmi Bambang dan rekan. Fuad menyebut, mereka masuk dalam lima besar KAP kelas dunia (Big 5 Accounting Firms Worldwide).

Auditor, lanjut Fuad, menyampaikan bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia wajar tanpa pengecualian. Atas dasar itu, Fuad menyakini, pengakuan pendapatan atas biaya kompensasi dan transaksi dengan PT Mahata Aero Teknologi telah sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Terpisah, pengamat pasar modal Muhyil Rgina mengatakan, pengakuan pendapatan dalam bentuk piutang merupakan hal yang lazim dilakukan oleh korporasi. Dengan memperhatikan PSAK 23, menurutnya, laporan keuangan Garuda Indonesia sebenarnya tidak perlu diperdebatkan.

Terlebih, laporan keuangan GIAA sudah melalui proses audit oleh KAP dan disampaikan dalam rapat umum pemegang saham pekan lalu.

"KAP yang mengaudit tentunya sudah melaksanakan norma pemeriksaan sebaik-baiknya mengingat hal itu berkait dengan reputasi mereka. Tentu semua pihak juga perlu mempertimbangkan Garuda sebagai maskapai nasional dengan reputasi global yang dalam waktu enam bulan terakhir menunjukkan perbaikan kinerja signifikan berkat inovasi-inovasi tim manajemen baru," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/4).

Seperti diketahui, sepekan terakhir GIAA dilanda berita tak sedap, berupa penolakan dua komisaris menandatangani laporan keuangan yang disampaikan dalam RUPS perseroan di Jakarta, pekan lalu. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan.

Dalam laporannya, pendapatan usaha 2018 tercatat sebesar USD 4,37 miliar. Sementara laba tahun berjalan senilai USD 5,02 juta.

Kinerja GIAA membaik setelah manajemen melakukan sejumlah upaya pembenahan, salah satunya efisiensi dan optimalisasi internal korporasi. Untuk diketahui pada 2017, GIAA masih merugi USD 213,39 juta.

Laporan keuangan ini ditolak Chairal Tanjung, yang mewakili PT Trans Airways, dan Dony Oskaria yang mewakili Finegold Resources Ltd. Keduanya menolak piutang dari hasil kerja sama PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia pada 31 Oktober 2018 dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan GIAA.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Yunanto menilai, polemik laporan keuangan GIAA bisa dikatakan sebagai upaya mendelegitimasi inovasi-inovasi tim manajemen di bawah kepimpinan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. Dia menyayangkan jika kondisi ini sampai mengabaikan berbagai prestasi perseroan.

"Sebaiknya manajemen Garuda Indonesia lebih fokus mengimplementasikan rencana-rencana kerja ke depan. Tentu itu lebih baik agar kinerja keuangan dan pelayanan maskapai terbesar Indonesia ini bisa semakin positif lagi," pungkasnya.