Kawasan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo Tinggal 24 Persen, Pemerintah Upayakan Reforestasi

JawaPos.com - Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Pasalnya, kawasan hutan di sana tinggal 24 persen. Pemerintah berupaya meningkatkan tutupan hutan. Di antaranya dengan membabat sawit lalu diganti dengan tanaman cepat tumbuh.

Upaya pemulihan TNTN itu dilakukan di area seluas 401 hektar. Pemulihan lahan itu dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini terdiri dari TNI, Kejaksaan, Kemenhut (Ditjen Gakkumhut dan Ditjen KSDAE), BPKP, BIG, dan Polda Riau. Mereka memulai pemulihan Hutan Konservasi TNTN seluas 401 hektare.

Caranya dengan menumbangkan tanaman sawit yang ada dalam TNTN di Desa Segati, Kabupaten Pelalawan. Satgas PKH bersama Kemenhut selaku pemangku kawasan konservasi sejak tanggal 22 Mei 2025 telah melaksanakan Penertiban Kawasan Hutan di TNTN. Upaya ini dilakukan dalam rangka menguasai kembali Hutan Negara Fungsi Konservasi TNTN untuk dihutankan kembali sebagaimana fungsinya.

Satgas PKH yang membantu Kemenhut sekaligus mengkoordinasikan pemulihan TNTN telah memulai edukasi, sosialisasi, relokasi mandiri, pemasangan plang dan portal kawasan. Setelah kegiatan itu, mulai minggu Satgas PKH akan melakukan penumbangan dan pemusnahan pohon sawit dalam rangka reforestasi TNTN.

Penertiban dilakukan dengan cara-cara humanis dan mendahulukan pendekatan persuasif. Penguasaan kembali TNTN sudah dilakukan dan sejak tanggal 10 Juni 2025 lalu. Karena negara secara sah menguasai TNTN untuk selanjutnya dilakukan pemulihan.

"Saya sadar sebagai pelaku usaha dalam kawasan TNTN, saya akan mengikuti proses yang telah saya ikuti melalui satgas PKH," kata NS warga setempat.

Dia dengan sukarela mengembalikan 401 Hektar kebun sawit yang dia kuasai di TNTN untuk dipulihkan kembali. Sementara itu, Wakil Komandan (Wadan) Satgas PKH Brigjen Dody Triwinarno mengatakan, negara akan terus maju dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menguasai dan memulihkan TNTN. Tujuannya untuk kepentingan bangsa dan masyarakat yang lebih luas.

"Sejak tanggal 10 Juni 2025 secara sah negara sudah menguasai TNTN, tinggal sekarang kita melakukan proses percepatan pemulihan dalam TNTN," tegas Dody dalam keterangannya Rabu (2/7).

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Provinsi Riau pada tanggal 19 Juni 2025, anggota DPR RI komisi IV yang dipimpin oleh Ahmad Yohan (Wakil Ketua Komisi IV) mengapresiasi dan mendukung penuh upaya penertiban kawasan hutan TNTN yang dilaksanakan oleh Satgas PKH Bersama Kemenhut. Kegiatan pemulihan yang dilaksanakan juga merupakan dampak positif dari kegiatan penegakan hukum.

Sehingga masyarakat sadar dan bersedia secara sukarela untuk menebang sawitnya sendiri. Serta memulangkan secara mandiri para karyawannya dan turut memulihkan kembali TNTN dengan penanaman seluas 401 Hektare.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Dwi Januanto menyatakan, terus mendukung kerja Satgas PKH dalam upaya penguasaan kembali TNTN dan upaya pemulihan ekosistemnya. Untuk diketahui, Taman Nasional Tesso Nilo dahulunya merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Tanaman Industri.

Kemudian ditunjuk atau ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak 2004. Dengan luasan yang kini mencapai 81.793 hektare, dari total luas itu hanya sekitar 24 persen atau sekitar 19.000 hektare yang masih berupa hutan. Sisanya telah berubah menjadi areal terbuka yang didominasi permukiman dan kebun sawit ilegal.

Kondisi itu melanggar ketentuan UU 5/1990 jo. UU 32/2024, yang intinya melarang perubahan keutuhan kawasan pelestarian alam. Untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah terus mengambil langkah-langkah nyata. Di antaranya penegakan hukum terpadu.

Melalui operasi bersama dengan aparat penegak hukum, dilakukan penindakan terhadap pelaku ilegal logging dan perambah. Termasuk penangkapan pelaku, perobohan pondok liar, penyitaan alat berat, serta pemusnahan kebun sawit ilegal.

Selain itu, pemerintah membentuk Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo, yang kini diperkuat dengan pendekatan berbasis masyarakat. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal, baik asli maupun pendatang, dalam pengelolaan kawasan melalui penguatan kapasitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.