Jamin Kualitas Pelayanan Haji, Saudi Buka Peluang Kontrak Jangka Panjang

Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief. (Humas Kemenag)

JawaPos.com - Arab Saudi kembali mengumumkan aturan baru perhajian yang diterapkan pada musim 2025. Diantaranya adalah dibukanya layanan kontrak jangka panjang. Skema ini dibuka, untuk memberikan jaminan layanan yang berkualitas. 

Selama ini kontrak pelayanan haji di Makkah maupun Madinah dijalankan dengan skema tahunan. Artinya vendor penyedia layanan katering, transportasi, sampai hotel diikat kontrak saat musim haji saja. Setelah itu kontrak terputus, kemudian berpotensi dilanjut lagi pada musim haji berikutnya. 

Tetapi pada musim haji 2025 yang sudah dimulai persiapannya sekarang, kontrak layanan haji dibuka dalam jangka panjang. Skema ini disampaikan langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief.

"Ada sejumlah kebijakan baru yang diberlakukan Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2025," kata Hilman dalam keterangannya Kamis (28/11). 

Hilman menuturkan adanya skema kontrak jangka panjang itu, hanya salah satu bagian dari kebijakan baru Saudi. Untuk merespons kebijakan baru tersebut, Kemenag akan berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara (BP) Haji dan DPR.

Dia mengatakan kontrak layanan jangka panjang untuk kesinambungan kualitas pelayanan kepada jamaah. Kebijakan baru lainnya adalah adanya paket layanan masyair atau puncak bagi petugas haji.

Selama ini petugas haji tidak dikenai beban biaya apapun saat masa masa masyair. Aturan ini sempat disinggung Menag Nasaruddin Umar di DPR beberapa waktu lalu. Dia memastikan beban biaya untuk petugas haji itu dibayar dari APBN. 

Lebih lanjut Hilman mengatakan, persiapan haji 2025 terus dikebut. Diantaranya Kemenag saat ini tengah mempersiapkan pengadaan layanan haji di Arab Saudi. Layanan ini meliputi akomodasi, transportasi, dan konsumsi.

"Dalam waktu dekat ini akan ada beberapa tim yang diberangkatkan untuk melakukan persiapan layanan luar negeri," katanya. 

Tim Penyedia Layanan Haji itu, rencananya akan mulai melaksanakan tugasnya di Saudi mulai awal Desember mendatang. Hilman pun berharap kelemahan sebelumnya bisa diselesaikan melalui persiapan yang lebih awal.

Tim akan bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan dan dengan penyesuaian kebijakan di Saudi. Sementara itu Ketua Komnas Haji Mustolih Sirodj berharap pemerintah bersama DPR segera membahas biaya haji 2025.

"Karena waktu semakin mepet," katanya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta itu mengatakan, adanya benturan kewenangan Kemenag dan BP Haji jangan menjadi hambatan untuk membahas biaya haji. Sebaiknya tetap mengacu pada UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang ada. 

Mustolih mengatakan, dengan pembahasan biaya haji yang lebih cepat, akan memudahkan jemaah untuk persiapan. Khususnya persiapan uang pelunasan.