Konsistensi Kebijakan RI Pengaruhi Minat Investasi

JawaPos.com – Salah satu poin penting yang dapat menentukan iklim investasi adalah konsistensi kebijakan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea di Indonesia Lee Kang Hyun menuturkan, konsistensi kebijakan amat memengaruhi minat investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

Lee mencontohkan dengan adanya kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 40 persen beberapa tahun silam. Saat itu, Lee yang masih menjabat sebagai Vice Vice President Samsung Indonesia akhirnya mengatasinya dengan membuat pabrik di Indonesia. Namun, tak lama kemudian kebijakan itu kembali berubah.

’’Kemudian pemerintah mengumumkan bahwa boleh hanya membuat RnD Center. Jadi ini semacam masalah konsistensi pemerintah Indoensia,’’ ujarnya pada diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation (KF), baru-baru ini.

Dia melanjutkan, adanya inkonsistensi kebijakan juga biasanya terjadi ketika berganti rezim pemerintahan. Dengan momentum tahun politik yang saat ini terjadi, Lee menyebut bahwa investor akan mengambil langkah wait and see.

Hal itu disebutnya sebagai sikap yang wajar. Sebab, konsistensi kebijakan amat memengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. ’’Kami investor Korea masih wait and see sampai 2024, ini sangat serius, kondisinya memang baik di globally dan negara lain sudah konsentrasi,’’ imbuhnya.

Selain konsistensi kebijakan, aspek keadilan juga disebutnya sebagai salah satu pertimbangan investor. Sebagai investor, Lee tak ingin pemerintah RI membuat kebijakan yang berat sebelah dan menguntungkan satu negara tertentu.

Padahal, lanjut dia, investor Korsel menempatkan Indonesia sebagai negara utama tujuan investasi. ’’Orang Korea sekarang maunya kalau investasi di luar negeri urutan pertamanya adalah Indonesia,’’ tambahnya.

Dengan kondisi itu, Lee berharap agar pemerintah bisa lebih mendengar masukan dari para investor. Terutama terkait konsistensi kebijakan dan aspek keadilan.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan memastikan, pihaknya terbuka pada setiap masukan yang diberikan. Aspek keadilan disebutnya amat menjadi fokus pemerintah dalam membuat kebijakan.

Dia mencontohkan dengan kebijakan insentif kemudahan yang diberikan, seperti relaksasi pajak PPN, penyesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga relaksasi impor kendaraan Completely Built Up (CBU). Pemberian insentif kepada produsen mobil listrik itu bertujuan untuk menggaet investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

’’Fairness harus tetap ada. Ini akan membawa nama Indonesia di kancah internasional bahwa pemerintah RI tidak konsisten, nah ini tidak akan terjadi,’’ jelasnya pada kesempatan yang sama.

Baca Juga: Waspada, Gejala Vertigo Dapat Berpotensi jadi Gejala Stroke, Berikut Penjelasannya

Nurul melanjutkan, pemerintah juga akan memberikan jaminan investasi bagi para investor yang telah memenuhi syarat-syarat berinvestasi di tanah air. Dia memahami keluhan dari para investor terkait kendala-kendala yang ada.

Apalagi, lanjut Nurul, pemerintah terus mendorong kebijakan hilirisasi. Hal itu tentu menjadi fokus ke depan meski adanya pergantian kepala negara.