PT Duta Manuntung Keberatan Proses Voting, Proposal Perdamaian PKPU PT CFK Dinilai Rugikan Kreditur

JawaPos.com – Meski telah memenangkan sidang wanprestasi di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, 6 Juli 2022 lalu, PT Duta Manuntung harus menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Sebagai pihak yang dimenangkan, Tim Pengacara PT Duta Manuntung, Yuridio Tirta mengatakan, muncul ketidakadilan dalam proses persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan terhadap PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) di Pengadilan Niaga pada PN Surabaya.

“Sebelumnya pada sidang penyampaian proposal perdamaian dari pihak termohon debitur (PT CFK), proposal perdamaian yang disodorkan kepada para kreditur termasuk PT Duta Manuntung, oleh pengurus debitur dan hakim pengawas, kami tidak diberikan kesempatan untuk membahas isi proposal tersebut bersama dengan principal kami. Begitu proposal kami terima, saat itu juga langsung dilakukan voting, dan hasil voting para kreditur, lebih dari setengahnya sepakat melakukan perdamaian,” terang Yuridio.

Kata dia, PT Duta Manuntung merasa keberatan dengan isi proposal perdamaian tersebut. Karena lebih condong berpihak ke debitur. Di mana pembayaran utang kepada PT Duta Manuntung senilai Rp 75,8 miliar dicicil selama 10 tahun. “PT Duta Manuntung ‘dipaksa’ menerima keputusan di dalamnya. Ini sangat tidak berpihak kepada klien kami. Sementara untuk kreditur lainnya, dilaksanakan kurang dari lima tahun,” ucap pria yang akrab disapa Dio itu.

Diterangkan Dio, dalam proposal perdamaian dijelaskan termohon untuk pembayaran utang dengan nilai Rp 1 miliar akan dibayarkan selama satu tahun. Sedangkan untuk utang Rp 7 miliar akan dibayarkan selama dua tahun. Lalu untuk hutang Rp 10 - 60 miliar, debitur diwajibkan membayar antara dua sampai tiga tahun. Dan untuk di atas Rp 70 miliar dibayarkan selama 10 tahun.

Di mana hasil voting, lebih dari separuh kreditur konkuren yang hadir menyetujui kesepakatan perdamaian. “Utang Rp 75,8 miliar kepada PT Duta Manuntung dibayarkan selama 10 tahun dari total pembayaran utang yang wajib dibayarkan oleh PT CFK senilai Rp 1,1 triliun (kepada para perusahaan kreditur sebesar Rp 600 miliar dan untuk perbankan sekitar Rp 500 miliar). Ini sangat tidak adil,” tegasnya.

Kata dia, PT Duta Manuntung seharusnya mendapatkan hak masa pembayaran utang yang lebih singkat. Mengingat munculnya perkara piutang PT Duta Manuntung lebih dulu dibandingkan kreditur lainnya. Apalagi utang yang diberikan kepada PT CFK merupakan cikal bakal berdirinya perusahaan yang menjalankan PLTU di Kaltim tersebut.