KDM Berencana Panggil Kepala Daerah di Jabar, Bahas Anggaran yang Dipakai Masing-masing Daerah secara Transparan

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berkeinginan untuk memanggil sejumlah kepala daerah di Provinsi Jawa Barat terkait dengan anggaran yang dipakai oleh masing-masing daerah.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi persoalan infrastruktur di Jawa Barat. Terlebih, masih banyak jalanan yang tampak rusak seperti terlihat di media sosial terkait Tatar Pasundan ini.

Dia menjelaskan, dari unggahan tersebut, dua jalan yang rusak merupakan jalan desa dan jalan kabupaten. Teruntuk jalan desa, eks Bupati Purwakarta ini meminta pihak tersebut untuk mengoptimalkan belanja dana desa dan mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan.

“Pastikan jalannya berbeton atau berhotmik," kata Dedi Mulyadi pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Kamis, (26/6).

Sementara itu, teruntuk pemerintahan kabupaten, Dedi mengaku telah berdialog dengan para bupati. Namun, ditemukan fakta bahwa anggaran-anggaran di daerah masih banyak yang digunakan tak semestinya.

"Masih banyak belanja yang untuk kepentingan maminnya (makanan dan minuman) sangat tinggi, masih untuk perjalanan dinas, masih untuk kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak ada manfaatnya bagi kepentingan masyarakat," ungkap Dedi Mulyadi.

Atas hal ini, Gubernur Jawa Barat mengundang para Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), para kepala badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan, kepala badan pendapatan daerah untuk membuka anggaran secara terbuka kepada publik Juli nanti. 

"Berapa sih pendapatan kita belanja APBD kemudian prioritasnya apa saja? Sesuai gak dengan visi misi pembangunan di kabupaten, kota, dan Jawa Barat serta nasional, dan kemudian saya akan membukanya di channel YouTube saya agar seluruh warganya mengetahui isi anggarannya," tegas gubernur Jawa Barat.

Sehingga, politisi Partai Gerindra ini memprioritaskan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan infrastruktur, baik infrastruktur layanan pendidikan, kesehatan, pemukiman, ataupun yang lainnya.

Untuk mengatasi hal ini, Dedi mengajak para kepala daerah di Provinsi Jawa Barat untuk bersama-sama mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat.

Cara yang bisa dilakukan yakni belanja sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat serta memprioritaskan apa yang benar-benar kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat di masing-masing daerah dimudahkan untuk membuka akses anggaran secara terbuka.

"Karena belanja yang kita lakukan adalah uang rakyat dan rakyat harus tahu detail isi dari belanja kita," ungkap Dedi Mulyadi.