JawaPos.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya menyiapkan strategi innovative financing dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan setelah dirinya mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang berlangsung sejak 21 Februari 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah mendapatkan materi dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Salah satu topik utama yang dibahas adalah terkait efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta berbagai alternatif pembiayaan yang dapat dijajaki oleh pemerintah daerah.
“Kemarin kami mendapatkan materi yang sangat penting dari Ibu Sri Mulyani. Beliau menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga bisa memanfaatkan alternatif pendanaan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, serta mengoptimalkan pendapatan dari BUMD,” ujar Khofifah, Senin (24/2).
Menindaklanjuti pembekalan dari Menkeu, Gubernur Khofifah langsung menginstruksikan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan pihak terkait guna menyusun strategi efisiensi dan pembiayaan inovatif.
“Kami meminta Pak Wagub berdiskusi dengan Sekda dan jajaran terkait, termasuk BUMD, mengenai innovative financing. Alhamdulillah, baik Pak Wagub maupun Sekda langsung merespons dengan cepat. Bahkan, kami terus berdiskusi hingga dini hari melalui grup WA,” jelasnya.
Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat. Selain itu, perbaikan belanja daerah harus dilakukan agar lebih efektif dan efisien, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 serta Surat Edaran (SE) Menkeu No. 900/833/SJ.
“Peningkatan PAD harus diupayakan di berbagai sektor agar bisa menutup kekurangan akibat efisiensi anggaran dari pusat. Dengan begitu, program-program untuk masyarakat tetap bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Salah satu bentuk innovative financing yang didorong oleh Pemprov Jatim adalah menggali sumber pembiayaan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, BUMN, dan BUMD. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi salah satu opsi yang terus dikembangkan.
Beberapa proyek innovative financing yang telah diterapkan Pemprov Jatim antara lain pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan usaha mikro melalui kerja sama dengan BAZNAS, serta berbagai kegiatan yang didukung oleh CSR dari dunia usaha dan BUMN/BUMD.
“Contohnya, pembangunan penerangan jalan raya di Kabupaten Madiun juga dilakukan dengan pola KPBU. Ke depan, skema seperti ini akan terus kami optimalkan,” ujarnya.
Meski menerapkan kebijakan efisiensi, Gubernur Khofifah memastikan bahwa sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan bantuan sosial (bansos) tidak akan terkena dampak negatif.
“Kami pastikan efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja Pemprov Jatim, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, jajaran Pemprov Jatim juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan guna mendapatkan rekomendasi terbaik bagi kebijakan fiskal daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengapresiasi materi yang diberikan selama retreat, yang menurutnya sangat bermanfaat dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Terima kasih kepada Ibu Menkeu, Pak Mendagri, serta seluruh jajaran kementerian yang telah memberikan materi dalam retreat ini. InsyaAllah, materi yang disampaikan akan sangat berguna bagi pembangunan Jawa Timur ke depan,” pungkasnya.