PKL di JLS Tulungagung-Trenggalek Masih Berjualan Ternyata Ada Ordal, Begini Kata Satpol PPK

JawaPos.com - Pedagang Kaki Lima (PKL) di JLS Tulungagung-Trenggalek tampaknya sulit untuk ditertibkan. Sebab, hingga kini masih ada saja yang berjualan di sisi luar jalan JLS Tulungagung Trenggalek.

Pihak Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (PPK) Trenggalek tak memiliki kuasa untuk melakukan penertiban.

Karena tugas tersebut bukan wewenang dari Satpol PPK. Hal inilah yang menjadi kendala penertiban PKL di JLS Tulungagung Trenggalek.

Menurut informasi yang dilansir dari Radar Tulungagung (Grup Jawa Pos) Jumat (9/2), pasalnya, terdapat sejumlah pedagang membuka lapak di lahan milik Perhutani. Mereka telah memiliki perjanjian dengan perusahaan umum (perum) tersebut.

“Tetapi kalau yang di sisi luar jalan ini bukan kewenangan satpol PPK, karena yang punya asetnya adalah Perhutani,” ujar Kepala Satpol PPK Trenggalek.

Hal lain yang menjadi kendala yakni sejumlah pedagang juga mengaku memiliki perjanjian dengan Perhutani. Lantaran hal tersebut, satpol PPK juga bakal berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Ada PKL yang mengaku telah memiliki perjanjian dengan pihak Perhutani,” kata Habib.

Dia juga akan turut membantu Perhutani dalam hal sosialisasi dan penertiban pedagang di JLS. Begitu juga stakeholder terkait. Diharapkan, dengan koordinasi yang baik, penertiban PKL di JLS bisa efektif dan berkelanjutan.

“Kalau Perhutani memang perlu bantuan untuk penertiban, maka kami siap membantu,” papar dia.

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para PKL yang beroperasi di bahu jalan JLS. Ini dilakukan sejak 28 Januari lalu.

Itu sesuai arahan bupati Trenggalek pada akhir 2023. Yakni, perlu penertiban terhadap PKL di JLS untuk menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan tersebut.