Khofifah Sebut Jatim Siap Mewujudkan Indonesia Emas 2045

IPM Jatim 2023 di Atas Rata-Rata Nasional, Naik 3,15 Persen

JawaPos.com–Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur terus membaik hingga akhir 2023. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019–2023. Capaian IPM 2023 Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang tercatat 74,39.

IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lain di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga dengan capaian IPM tersebut sekaligus optimistis bahwa Jatim akan mampu mewujudkan target sasaran visi Indonesia Emas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045.

’’Dengan capaian IPM Jatim ini, kita semakin optimistis Jatim akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045,’’ terang Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (4/12).

Pertumbuhan Indeks Pemabngunan Manusia Jatim tumbuh melebihi nasional.

Capaian IPM atau human development index (HDI), menurut Khofifah, merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup layak.

Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, maupun standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,87 tahun, meningkat 0,30 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,37 menjadi 13,38 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,03 tahun menjadi 8,11 tahun pada 2023.

Dimensi standar hidup layak diukur berdasar rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang tercatat meningkat Rp 429 ribu rupiah (3,58 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

’’Sumber data HLS-RLS dan pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil susenas Maret,’’ terang Gubernur Khofifah.

Peningkatan IPM terkait erat dengan keberhasilan Pemprov Jatim menangani kemiskinan ekstrem turun secara signifikan sebesar 3,58 persen selama dua tahun terakhir. ’’Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen pada 2020 menjadi 0,82 persen pada Maret 2023. Atas prestasi ini, Jatim mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal senilai Rp 6,215 miliar,’’ ujar Khofifah.

Selain keberhasilan penanganan kemiskinan, peningkatan IPM Jatim juga dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III 2023 (Q-to-Q) yang berhasil tumbuh impresif sebesar 1,79 persen di atas nasional dan tertinggi se-Pulau Jawa.

Selanjutnya, dipengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 pada posisi 5,49 persen. Pemprov Jatim, menurut Khofifah, memang menyiapkan strategi pembangunan untuk mendukung peningkatan IPM. Misalnya, strategi kesetaraan vokasional berupa program kejar paket A, B, dan C vokasi, penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas), hingga bantuan operasional sekolah daerah untuk madrasah diniyah (bosda madin).

Terkait dengan umur harapan hidup (UHH) dan kesehatan, ada beberapa strategi. Di antaranya, pondok kesehatan desa (ponkesdes), puskesmas rawat inap standar, taman posyandu, pendampingan bumil risti, pencegahan stunting bagi ibu hamil, hingga tantistas (kesehatan gratis dan berkualitas).

Keberhasilan Jawa Timur dalam meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik di bidang pendidikan juga sangat membanggakan. Itu terbukti Jatim sebagai provinsi dengan jumlah terbanyak diterima SNMPTN dan SBMPTN selama empat tahun berturut-turut periode 2020–2023.

Strategi peningkatan IPM untuk standar hidup layak dilakukan antara lain melalui upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM. Ditambah bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro kepada 6.478 pelaku usaha mikro senilai Rp 600 ribu hingga Rp 2,2 juta yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim. (c6/xav)