JawaPos.com – Sejumlah desa di Kabupaten Lamongan mulai menerima bantuan kendaraan operasional untuk menunjang aktivitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Bantuan tersebut berupa mobil pikap, kendaraan roda tiga (tosa), hingga truk.

Namun di lapangan, distribusi kendaraan itu belum sepenuhnya diikuti kejelasan teknis pengelolaan.

Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Brondong, Darwoto, mengungkapkan bahwa koperasi bahkan belum sepenuhnya memiliki kendali atas kendaraan yang sudah diterima.

“Sebelum ada penyerahan kami masih belum berani memakai, tapi kalau seizin Danramil atau Babinsa boleh memakai kita pakai, karena kontak mobil, tosa, truk itu dibawa oleh Babinsa,” ujarnya kepada Radar Lamongan (Jawa Pos Grup), Kamis (19/3).

Baca Juga:Apakah Cicilan Koperasi Merah Putih Pakai Dana Desa Bakal Bebani Fiskal Negara? Begini Kata Menkeu Purbaya

Selain itu, pengurus koperasi juga belum memahami aturan teknis penggunaan kendaraan tersebut.

“Untuk aturan lebih lanjut, jujur kami belum mengetahui secara detail, termasuk soal penyusutan. Yang jelas semua sudah tercatat dalam program,” tambahnya.

Di Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan, kondisi serupa juga terlihat. Gedung koperasi telah rampung 100 persen sejak awal Januari 2026, namun hingga kini belum sepenuhnya diisi aktivitas operasional.

Koperasi Merah Putih Desa Plosowahyu, Lamongan. (Dok. Radar Lamongan)

Pantauan di lokasi menunjukkan gerai koperasi masih kosong. Padahal fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan usaha seperti sembako, apotek, hingga gudang distribusi.

Meski demikian, pihak desa menyebut aktivitas koperasi sebenarnya sudah mulai dirintis sejak September 2025, termasuk usaha sembako, pertanian, dan perikanan.

Kepala Desa Plosowahyu, Agus Susanto, mengatakan koperasi juga telah menerima bantuan kendaraan operasional berupa dua unit tosa dan satu mobil pikap, serta satu unit truk yang dijadwalkan diambil dari Kodim.

Namun, ia mengakui belum ada petunjuk teknis yang jelas terkait pengelolaan kendaraan tersebut.

“Kita menunggu juknis lebih lanjut seperti apa,” katanya.

Baca Juga:Cicilan Koperasi Merah Putih Dibayar Pakai Dana Desa, Bisakah Pemerintah Jamin Pembangunan Infrastruktur Desa Tetap Jalan?