Cicilan Koperasi Merah Putih Dibayar Pakai Dana Desa, Bisakah Pemerintah Jamin Pembangunan Infrastruktur Desa Tetap Jalan? 

JawaPos.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui bahwa pemerintah tidak bisa memberikan jaminan penuh terhadap dampak kebijakan dari pengalihan dana desa yang digunakan untuk membayar cicilan pembiayaan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.

Namun, ia menilai masih terdapat ruang manfaat dari pengalihan sebagian dana desa ke program koperasi tersebut. Menurut dia, apabila selama ini penggunaan dana desa dinilai belum optimal, maka pengalihan sebagian anggaran ke Kopdes Merah Putih tetap memiliki potensi keuntungan.

“Jamin kan nggak bisa 100 persen jamin. Tapi gini, itu kan sekitar 2 per 3 dari dana desa ditransfer ke situ (pembiayaan koperasi merah putih),” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3).

“Kalau kita anggap sebelumnya dana desanya enggak efisien, kan masih ada untungnya, pasti,” imbuhnya.

Purbaya juga menekankan bahwa keberadaan koperasi desa tetap akan menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Bahkan, dalam skenario terburuk sekalipun, ia meyakini akan tetap ada proses produksi yang berjalan.

“Sejelek-jelek kopdes, pasti ada sesuatu, ada proses produksinya di situ,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah masih akan merumuskan lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan program Kopdes Merah Putih agar dampaknya terhadap pembangunan desa tetap dapat terjaga.

“Nanti ke depan juga kita akan ngomongin seperti apa pelaksanaannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih mulai terkuak. Ternyata, pengajuan kredit senilai Rp 3 miliar per koperasi bukan berasal dari pemerintah desa, melainkan langsung diajukan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana.