Penyaluran Bantuan Pangan di Aceh Hampir Tuntas, Realisasinya Sudah Hampir 90 Persen

JawaPos.com - Penyaluran bantuan pangan di Provinsi Aceh hampir tuntas sesuai target. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi distribusi beras dan minyak goreng bantuan pangan di Aceh telah mendekati 90 persen hingga pertengahan Januari 2026.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menyampaikan capaian tersebut menunjukkan percepatan serius pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.

Dalam hal ini, pemerintah memastikan distribusi tidak berlarut agar masyarakat segera merasakan manfaat bantuan. Bahkan ditargetkan penyalurannya terus digenjot agar tuntas sebelum batas waktu.

“Untuk Aceh, progresnya sudah mendekati 90 persen. Kami dorong agar sisa penyaluran bisa segera diselesaikan,” ujar Andriko dalam keterangannya, Jumat (16/1).

Salah satu daerah yang masih dalam proses percepatan adalah Kabupaten Bireuen. Di wilayah ini, realisasi penyaluran baru mencapai sekitar 68 persen dan ditargetkan rampung dalam empat hingga lima hari ke depan.

Menurut Andriko, penyelesaian tahap ini penting agar penyaluran bantuan pangan periode selanjutnya bisa langsung berjalan tanpa harus menunggu akhir Januari. “Begitu alokasi Oktober–November selesai, tahap berikutnya bisa segera dimulai,” tukasnya.

Sementara itu berdasarkan catatan Bapanas, total bantuan pangan beras yang telah disalurkan di Aceh hampir mencapai 10 ribu ton. Penyaluran ini diperkuat dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 17 ribu ton untuk penanganan bencana, dengan setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Secara nasional, penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober–November 2025 per 14 Januari 2026 telah menjangkau 17.781.694 PBP atau 97,29 persen dari total pagu 18.277.083 PBP, dengan volume mencapai 355.633.880 kilogram beras dan 71.126.776 liter minyak goreng.

Capaian tersebut terus didorong penyelesaiannya di sejumlah daerah yang masih berproses, termasuk Aceh. Seluruh tahapan penyaluran dilakukan dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran dan selesai sesuai target.