Bukan Cuma Agresi Militer, Wamenhan RI Tegaskan Perang Baru Narasi dan Hukum Perlu Diwaspadai

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Marsdya Donny Ermawan dalam gelaran Indo Defence 2025 Expo & Forum, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. (Istimewa).

JawaPos.com - Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dewasa ini hadir tidak hanya dalam bentuk agresi militer. Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah perang narasi dan hukum, atau dikenal dengan sebutan narrative and legal warfare (NLW).

Topik ini dibahas secara komprehensif dalam diskusi publik bertajuk Defence Intellectual Community: Memperkokoh Narasi dan Tatanan Negara untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa yang berlangsung di Jakarta, Rabu (24/9). Diskusi ini digagas Universitas Pertahanan, Aliansi Cendekia Tagaroa dan President Club.

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto dalam keterangan tertulisnya mengingatkan agar semua pihak selalu waspada agar tidak terpecah belah oleh berbagai usaha terstruktur yang dibiayai oleh pihak asing untuk mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

Baca Juga: Adanya Dugaan Penggelapan Dana Jadi Alasan Tasya Farasya Gugat Cerai Ahmad Assegaf

“Ada upaya sistematis dari pihak eksternal yang mencoba menyerang kedaulatan Indonesia melalui pintu narasi dan hukum. Di bidang kesejahteraan dan ekonomi, NLW menargetkan komoditas strategis yang dilindungi dalam UU Perkebunan, seperti kelapa sakit dan tembakau, selain juga produk-produk pertambangan” ujar Donny.  

Padahal, lanjut Donny komoditas-komoditas tersebut menopang pendapatan negara dan penting bagi penyediaan lapangan kerja.

"Di bidang politik negara, yang kerap diserang adalah institusi yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara,” ujar Donny.  

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Pendapatan Rata-Rata Warga Negara Sebesar Rp 7,6 Juta dalam APBN 2026

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa isu-isu seputar komoditas strategis nasional kerap menjadi bagian dari kontestasi global.

“Persaingan antarnegara saat ini bukan lagi soal ideologi, tapi pasar. Serangan NLW terhadap ketahanan ekonomi negara menargetkan komoditas strategis, seperti kelapa sawit dan tembakau, merupakan bentuk neokonalisme atau penjajahan baru. Padahal komoditas-komoditas tersebut berkontribusi signifikan bagi pemasukan negara dan penyerapan tenaga kerja. Karena pasar berkorelasi dengan lapangan kerja dan lapangan kerja berkorelasi dengan kesejahteraan. Kesejahteraan itulah yang mendorong negara berkembang pesat,” ujar Hikmahanto.

Senada dengan Wamenhan RI, Staff Khusus Bidang Tata Negara Kementerian Pertahanan RI Kris Wijoyo Soepandji menekankan bahwa serangan berbasis narasi ini memanfaatkan isu-isu global untuk melemahkan posisi Indonesia di kancah internasional.

Untuk menghadapi hal itu, dialog ini menekankan pentingnya penerapan Defence Intellectual Management (DIM), menjadi sebuah kesadaran bersama yaitu pendekatan Defence Intellectual Community. "Sehingga terbangun imunitas bangsa dari serangan nirmiliter yang mengandalkan kekuatan intelektual multidisiplin," tutupnya.