Kecewa dengan Pemkab Bogor, Diskusi Warga Parung Panjang: dari Pemekaran Wilayah hingga Class Action

JawaPos.com - Warga Parung Panjang dan sekitarnya kecewa berat dengan langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan keleluasaan bagi truk tambang melintas hampir 24 jam. 

Mereka kecewa karena kebijakan tersebut akan membawa dampak negatif bagi warga. Mulai dari potensi kemacetan hingga polusi udara yang bisa mengakibatkan penyakit bagi banyak warga.

Setelah kebijakan memperbolehkan truk tambang beroperasi pada siang hari berdasarkan rapat yang digelar Bupati Bogor dan jajarannya beberapa hari lalu, diskusi cukup intens di grup Facebook, Instagram, bahkan grup WhatsApp berlangsung di kalangan warga Parung Panjang dan sekitarnya.

Mayoritas dari mereka kecewa atas kebijakan yang dibuat pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka menganggap kebijakan itu justru memberikan karpet merah pada pengusaha tambang yang selama ini merupakan pelanggar aturan. 

"Kita kayak digadai ya. Kalau dibilang, jujur warga Parung Panjang sudah cukup sabar dan baik meski kadang kita sudah tidak nyaman. Tapi mungkin kita masih menghargai profesi orang lain," kata salah satu warga.

Sejumlah dari mereka berharap Pemerintah Kabupaten Bogor mencabut kebijakan yang merugikan masyarakat dan memberikan karpet merah untuk pengusaha tambang. Apalagi pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB, banyak anak pulang dari sekolah ke rumah. Truk tambang yang melintas dianggap dapat membahayakan anak-anak.

Ada juga yang mengusulkan agar pemekaran wilayah Bogor Barat didesakkan untuk mengakhiri sengkarut masalah di Parung Panjang. Karena jika menaruh harapan pada Pemerintah Kabupaten Bogor, dinilai akan sangat sulit setelah mereka memberikan karpet merah pada pengusaha tambang.

"Masalah jam operasional truk sama pemekaran wilayah Bogor Barat menurut saya jadi poin yang berkaitan, kenapa? Karena yang saya lihat masalahnya sama hampir di setiap ujung Kabupaten Bogor yaitu jam operasional truk dan jalan rusak," kata yang lainnya. 

"Karena wilayah Kabupaten Bogor terlalu luas wilayahnya sehingga pemerintah/dinas terkait sulit untuk menjangkau semua wilayahnya. Poin solusinya menurut saya pemekaran wilayah harus cepat direalisasikan," imbuhnya. 

Ada juga juga yang mengusulkan agar warga Parung Panjang tidak boleh berlama-lama lagi membiarkan ketidakadilan menimpa mereka. Ada yang mengusulkan agar dilakukan class action dengan meminta pertanggung jawaban atas dampak lingkungan dan kesehatan yang selama ini dirasakan warga Parung Panjang.

"Langkah untuk melakukan class action harus kita perhatikan untuk menjadi pembahasan. Nanti kita kongkritkan dengan minta 1.000 tanda tangan warga minimal," katanya.

Diskusi lainnya yang dibahas warga Parung Panjang adalah tentang perhatian yang harus diberikan kepada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang bekerja di perbatasan antara Bogor dan Tangerang. Mengingat mereka telah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas, dalam beberapa waktu belakangan .

"Bagaimana kalau kita swadaya untuk berikan apresiasi berupa minum atau makanan ke mereka," usul salah satu warga.

"Setuju. Saya lihat dishub sudah bekerja di jalan, saya rasa kasihan mereka panas-panasan. Walaupun memang tugas mereka, padahal sebenarnya juga tugas polisi lalu lintas. Tapi polisi tak ada satupun kelihatan. Mereka seperti kalah jumlah saya lihat," timpal yang lainnya.