Kalsel Siapkan Langkah Strategis Mitigasi Karhutla saat Puncak Kemarau

JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mempersiapkan berbagai langkah strategis guna memitigasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat puncak musim kemarau.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kalsel M. Syarifuddin menyampaikan hal itu saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penanganan Karhutla secara daring bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru.

Berdasar prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalsel, Syarifuddin menjelaskan, musim kemarau pada 2025 tidak serentak di seluruh wilayah. Awal kemarau diprediksi tersebar mulai Mei dan puncak kemarau diperkirakan pada Agustus yang terjadi pada 86 persen di wilayah Kalsel dan berlanjut hingga Oktober sekitar 14 persen di wilayah Kalsel.

Menurut Syarifuddin, sebagian besar wilayah Kalsel juga diperkirakan akan mengalami musim kemarau bersifat normal (96,6 persen), sedangkan sisanya di bawah normal (3,4 persen). Durasi kemarau pada 2025 pun bervariasi mulai dari 7 hingga 18 dasarian.

”Dari arahan Kepala BNPB, jika curah hujan semakin sedikit, segera bersurat untuk menetapkan status siaga. Untuk Kalsel akan dilakukan rapat lanjutan untuk berkoordinasi dalam menentukan penetapan status di Kalsel,” ujar Syarifuddin seperti dilansir dari Antara.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan saat ini terdapat empat daerah di Indonesia yang menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Kalimantan Barat.

Untuk daerah lain di Kalimantan, termasuk Kalsel, Suharyanto mendorong segera menetapkan status tersebut agar bantuan antisipasi kebencanaan dari BNPB bisa segera disalurkan.

”Jika curah hujan sudah rendah, pastikan kita sudah memperkuat, baik perlengkapan, OMC (Operasi Modifikasi Cuaca), hingga satgas udara,” ucap Suharyanto secara daring.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel melaporkan selama periode 1 Januari hingga 1 Juli 2025 telah terjadi 23 kasus karhutla dengan luas lahan terdampak sekitar 19,50 hektare. Dalam kejadian karhutla ini, Kota Banjarbaru mendominasi dengan 20 kasus dengan luas lahan mencapai 14,7 hektare.

Menghadapi potensi karhutla, Pemprov Kalsel menyiapkan sejumlah langkah strategis yang komprehensif, meliputi peningkatan kolaborasi (Pembinaan dan pengaktifan TRC lintas Sektor/SKPD/Lembaga/organisasi) dan penguatan regulasi (Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengendalian karhutla, PKS terkait pendataan lahan dengan ATR/BPN.

Kemudian, penyiapan rencana kontingensi karhutla, pemetaan wilayah rawan (pemetaan pada tiga zona prioritas penanganan terutama di wilayah ring satu Bandara Syamsudin Noor, peningkatan sosialisasi di daerah rawan (kerja sama multi sektor, pertanian, perkebunan, Kesehatan, sekolah, dunia usaha).

Selanjutnya, manajemen posko (pendirian posko dan pos lapangan, penyiapan dan distribusi sarpras, penyiapan personel dan pembagian tugas/aktivasi renkon), patroli dan pembasahan lahan (Patroli di ring satu, melihat kondisi tinggi muka air, dan pemeriksaan dan pengisian air di kanal untuk mitigasi).

Lalu, pembentukan jejaring peringatan dini dan patroli di wilayah berisiko tinggi karhutla hingga tingkat tapak/desa, serta usulan OMC dan Operasi Udara/Heli ke Pemerintah Pusat. Namun, petugas menghadapi beberapa tantangan, antara lain wilayah hutan dan lahan yang luas, keterbatasan sumber air, serta sulitnya menghubungi pemilik lahan di wilayah rawan.

Persiapan yang matang dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan Provinsi Kalsel dapat meminimalkan dampak karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan saat musim kemarau mendatang.