Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 4 Juni 2025 | 21.01 WIB

Tangis Duka di Gunung Kuda: Dedi Mulyadi Minta Maaf, Bongkar Kelalaian Izin Tambang Maut

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di pertemuan dengan keluarga korban longsor tambang di Cirebon (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel) - Image

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di pertemuan dengan keluarga korban longsor tambang di Cirebon (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

JawaPos.com - Suasana duka menyelimuti lereng Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, usai tragedi longsor tambang yang menewaskan sejumlah pekerja dan mengguncang hati masyarakat Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi beberapa kali turun langsung ke lokasi, menemui para keluarga korban dalam momen haru yang terekam dalam video di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada 3 Juni 2025.

Dalam pertemuan itu, Dedi Mulyadi menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas tragedi yang menelan korban jiwa. Namun bukan hanya itu, secara mengejutkan, ia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, mengakui adanya kelalaian dari pihak pemerintah.

"Secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam," ucapnya, dengan nada penuh penyesalan.

Lebih lanjut, Dedi mengungkap fakta mengejutkan: izin tambang Gunung Kuda yang dikeluarkan pada tahun 2020 ternyata diberikan meskipun sudah ada catatan peristiwa bencana sebelumnya. "Kelalaiannya adalah telah memberikan izin pada tahun 2020, padahal pada saat diberikan izin, sudah ada peristiwa yang terjadi," katanya blak-blakan, mengkritik internal pemerintahannya sendiri.

Yang lebih memilukan, menurut Dedi, tak satu pun pekerja tambang, baik pemecah batu, sopir, hingga kernet yang terdata sebagai peserta BPJS atau memiliki jaminan keselamatan kerja. Para korban, nyatanya, bekerja tanpa perlindungan apa pun dari negara.

"Tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, apalagi jaminan hari tua," ungkapnya, geram.

Ironisnya, dari puluhan keluarga korban yang hadir, hanya satu orang ibu yang mengaku menerima santunan sebesar Rp 5 juta. Selebihnya, tak sepeser pun bantuan datang dari manajemen yang mengelola penambangan maut itu.

Tragedi ini semakin menohok karena pada 2021, Dedi Mulyadi sendiri pernah mengunjungi Gunung Kuda dan memperingatkan bahaya penambangan di kawasan Gunung Putri yang berdekatan. Namun, suara itu tak digubris dan kini, bencana telah benar-benar terjadi.

Dalam suasana penuh haru, Dedi berjanji akan memikul tanggung jawab bagi anak-anak korban, terutama mereka yang masih di bawah umur. "Seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya dalam hal makan setiap hari," tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa dua lembaga, yakni Baznas Jawa Barat dan Bank Jabar Peduli, akan memberikan bantuan darurat bagi para keluarga korban selama beberapa bulan kedepan. Tragedi longsor Gunung Kuda kini membuka borok tata kelola tambang di Jawa Barat.

Pertanyaan pun menyeruak: Siapa yang harus bertanggung jawab atas izin yang berujung maut? Dan sampai kapan para pekerja tambang terus dibiarkan tanpa perlindungan?

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore