PLN Indonesia Power dan Pemkab Sumedang Bahas Pajak Air Permukaan PLTA Jatigede

Rapat pembahasan terkait pajak air permukaan PLTA Jatigede. (Pemkab Sumedang)

JawaPos.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, Tuti Ruswati, menerima audiensi bersama unsur PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jatigede di Ruang Rapat Sekda, Senin (17/2/2025).

Pertemuan ini membahas mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) PLTA Jatigede, yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Tuti Ruswati menegaskan bahwa meskipun PAP merupakan pajak provinsi, Kabupaten Sumedang tetap memperoleh bagian dari pendapatan tersebut.

"Alhamdulillah, ini menjadi kesempatan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumedang. Jadi 50-50. Kalau misalkan dari potensi sekitar Rp 100 miliar, kita menargetkan bagian sekitar Rp 50 miliar," ungkapnya.

Selain membahas pajak, Sekda juga menyoroti potensi kolaborasi lain dengan PLN Indonesia Power, terutama dalam hal jasa pengelolaan dan program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kami berharap PLN bisa berkolaborasi dalam menyukseskan program pemerintah daerah, baik melalui CSR maupun dukungan dalam ketenagakerjaan serta perbaikan sarana prasarana di sekitar Jatigede," tambahnya.

Sementara itu, Manager PT PLN Indonesia Power UBP Jatigede, Novy Heryanto, menegaskan komitmen PLN dalam memenuhi kewajiban pajak serta pengelolaan sumber daya air di Waduk Jatigede.

"Kami membayar Pajak Air Permukaan (PAP) dan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sesuai ketentuan. Nantinya, anggaran yang kami bayarkan ini juga akan dikembalikan dalam bentuk pengelolaan lingkungan di sekitar PLTA Jatigede," jelas Novy.

Selain PAP, Novy juga menyampaikan bahwa PLN Indonesia Power telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan yang berada di area Sumedang.

"Kami akan memenuhi semua kewajiban sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Dengan adanya sinergi antara PLN Indonesia Power dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, diharapkan pengelolaan PLTA Jatigede dapat berjalan lebih baik, tidak hanya dari sisi kepatuhan pajak, tetapi juga dalam kontribusi bagi pembangunan daerah melalui program sosial dan lingkungan.