Pemprov Sumsel Melibatkan Banyak Pihak Dalam Mengendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan

JawaPos.com–Berbicara dalam sesi talk show yang menjadi bagian dari the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change di Uni Emirat Arab, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menjabarkan kebijakan yang dijalankan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Langkah-langkah yang telah ditempuh mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum.

Terkait upaya monitoring, Pemprov Sumsel memanfaatkan aplikasi Songket Sumsel (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan). Aplikasi itu merupakan sistem informasi berbasis WebGIS sebagai pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan.

”Melalui Songket Sumsel, pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat,” kata Fatoni di UEA, Minggu (10/12).

Sedangkan di tataran kebijakan, lanjut dia, Pemprov Sumsel mengeluarkan SK Gubernur Sumsel No. 269 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla 2023; serta SK Gubernur Sumsel No. 302 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutbunlah. Kemudian pada langkah pencegahan, Pemprov Sumsel menggandeng aparat keamanan seperti TNI, Polri, hingga semua Organisasi Perangkat Daerah terkait.

”Kami beberapa kali menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota serta pimpinan perusahaan,” ujar Fatoni.

Pemprov Sumsel juga menjalankan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) berupa hujan buatan sebanyak 12 kali selama periode Juni sampai dengan November. Kegiatan TMC utamanya untuk membasahi wilayah-wilayah yang sudah cukup lama tanpa hujan, terutama pada lahan gambut.

Upaya pemadaman hutan dan lahan terbakar itu dilakukan secara terkoordinasi dalam satu komando oleh sub satgas operasi darat. Adapun untuk wilayah yang sulit dijangkau, satgas tersebut melakukan pemadaman dengan metode pemadaman udara (water bombing).

Aparat keamanan, Fatoni melanjutkan, juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

”Ada pula upaya penerapan kearifan lokal yaitu mengaktifkan sub satgas doa untuk melakukan salat istisqa untuk segera diturunkan hujan,” kata Fatoni.

Salat istisqa digelar serentak melibatkan unsur TNI, Polri, pemda, dan masyarakat di Sumsel. ”Praktik ini dilakukan ketika hari tanpa hujan atau musim kemarau sudah cukup panjang,” imbuh Fatoni.

Sedangkan terkait penegakan hukum, Pemprov Sumsel melibatkan aparat seperti Polda Sumsel, Gakkum KLHK, dan kejaksaan.