Keberadaan Angkutan Umum Dinilai Tidak Optimal

JawaPos.com - Padatnya kendaraan pribadi di jalanan, salah satunya diakibatkan tidak optimalnya keberadaan angkutan umum. Pasalnya selain jadwal yang tidak menentu, rute yang dimiliki terkadang kurang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

Di Kota Lunpia, kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) sejak hampir satu dekade silam dinilai juga belum ideal pemanfaatannya, khususnya dalam mengurangi kepadatan lalu lintas.

Trans Semarang yang mengaspal di jalanan dengan total tujuh koridornya hingga tahun ini, dinilai Pengamat Transportasi Joko Setyowarno belum berhasil memikat warga. Atau tepatnya membuat mereka beralih dari kendaraan pribadi yang dirasanya masih menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa ruas jalan.

"Yang bagus itu model provinsi (Trans Jateng), tapi pengelolaannya sudah lebih baik. Tapi belum ideal saja, belum sesuai harapan. Ada tujuh koridor masih macet sekarang," ujarnya kepada JawaPos.com, baru-baru ini.

Joko menyebut keberadaan Trans Semarang belum mampu menarik minat warga dan membuat mereka beralih menggunakan layanan transportasi publik. Lantaran, daya jangkau BRT ini sendiri yang masih lemah.

"BRT Kota ini harusnya masuk ke seluruh kawasan pemukiman. Harus masuk ke perumahan-perumahan, misal Krapyak. Orang dulunya ada kok. Perumnas Banyumanik dulu itu juga ada. Semua kawasan perumahan itu dulu ada bus. Orang kan berangkat dari rumah, apalagi sekarang ada sepeda motor," sambungnya.

Selain daya jangkau yang menurun, Joko juga menilai kualitas angkutan yang belum memadai perkembangan zaman. Tahun 80-an, katanya ada bus tingkat yang beroperasi dari Pasar Johar hingga Jatingaleh. "Itu bus besar bahkan sampai malam, makanya sekarang bus kecil kemunduran," katanya lagi.

Guna menuju pelayanan ideal, selain langkah-langkah yang disebutkan Joko di atas, masih ada lagi upaya lain agar BRT ini mencapai fungsi primanya. Yakni makin merangkul para pengusaha, dalam hal ini operator bus angkutan kota, termasuk angkot agar mau membantu memperluas daya jangkau Trans Semarang.

Cara ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan setempat sebagai pengelola BRT Trans Semarang. Dengan pola scrapping, bus-bus bermesin lawas dilebur menjadi beberapa unit Trans Semarang. Khususnya untuk armada koridor II dan seterusnya.

"Seperti idealnya yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah. Jadi angkutan lamanya hilang, di-scrapping. Masuk yang baru mereka (pengemudi) dapat gaji bulanan yang layak. Jakarta saja berani menggaji sampai Rp 10 juta. Pengemudi itu vital," tegasnya.

Di samping itu, Pemerintah Kota juga harus mengambil kebijakan lainnya supaya kehadiran Trans Semarang dalam upayanya mengurai kemacetan bisa didukung ke depannya. Sebagaimana dibagi dalam push dan pull strategies oleh Joko. Sekelas Kota Semarang, yang metropolitan ini ada 11 langkah diperlukan, termasuk pembangunan MRT/BRT dan restrukturisasi bus tadi.

Angkutan Pengumpan

Pull strateginya, pertama optimalisasi angkutan rel, integrasi antar moda angkutan (fisik, tiket, dan jadwal), penyediaan lahan park and ride, peningkatan kualitas, revitalisasi dan perluasan pedestrianisasi, juga penertiban angkutan liar.

Push strateginya, adalah pemberlakuan congested/road pricing, lalu high-occupancy vehicle lane atau HOV Lane (3 in 1), pembatasan parking on street. "Tarif parkir dinaikkan. kalau bisa pusat-pusat kota itu nggak ada lahan parkir. Paksa orang untuk naik angkutan publik. Itu mengurangi kapasitas jalan," ujarnya menegaskan.

Terakhir, yakni pembatasan kendaraan bermotor yang penerapannya bisa dalam berbagai cara. "Sejak eranya kredit, makin parah jalanan itu. Masyarakat jangan disalahkan, tapi yang mengeluarkan kebijakan. Sebelas langkah harus dilakukan, harus mulai dipikir dan punya target. Butuh waktu memang, di saat itu juga bisa diberlakukan ganjil-genap, tilang CCTV dan sebagainya," cetusnya.