Status Tanggap Darurat Kekeringan Diperpanjang

JawaPos.com - Bencana kekeringan yang berkepanjangan membuat ribuan warga di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) kekurangan air bersih setiap musim kemarau. Daerah yang terdampak parah yakni di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan, data terakhir menunjukkan lebih dari 117 ribu jiwa kekurangan air bersih setiap musim kemarau. Wilayahnya tersebar berada di sekitar 11 kecamatan dan 54 desa.

"Ada penambahan data permintaan bantuan droping air bersih di Kecamatan Semin. Tapi secara rinci jumlah jiwanya tak disebutkan, hanya 1 padukuhan saja," katanya baru-baru ini.

Bencana kekeringan di wilayahnya memang sudah menjadi langganan tahunan. Upaya yang dilakukan oleh instansinya dengan memberikan bantuan berupa droping-droping air bersih.

Tahun ini, lanjutnya, bencana kekeringan juga dirasa belum terlalu mengkhawatirkan. Karena cuaca tidak ada anomali atau gangguan yang menyebabkan terjadinya kemarau lebih panjang. "Kami pernah mengatasi bencana kemarau yang lebih panjang," katanya.

Sejauh ini, pihaknya juga belum memerlukan status tanggap darurat terhadap bencana kekeringan. Karena kuota tangki air bersih masih dirasa cukup, setidaknya sampai awal musim hujan mendatang.
"Masih ada 900 tangki air bersih yang belum disalurkan. Setidaknya 30 hari ke depan masih cukup. Setiap hari 24 tangki air bersih yang kami droping," ucapnya.

Wilayah yang juga menjadi langganan kekurangan air bersih di DIJ ada di Kabupaten Kulon Progo. Di kabupaten ini dirasakan di 9 kecamatan. Beberapa di antaranya di Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo.
Kemudian di Kokap, Nanggulan, Sentolo, Pengasih dan Lendah yang terdiri dari 30 Desa dan 124 Padukuhan. "Ada 3.200 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak," kata Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Ariadi.

Dalam penanganan bencana kekeringan ini pihaknya pada 25 Juli lalu menetapkan status tanggap darurat hingga 30 September. Baru-baru ini pihaknya juga telah mengajukan bantuan perpanjangan hingga 30 Oktober mendatang. "Sudah kami ajukan, tinggal menunggu keputusan dari Pak Bupati," ucapnya.

Sementara itu, di Jawa Tengah hingga Jumat (5/10) tercatat masih ada 233 kecamatan dan 850 desa di Jateng yang kekurangan air bersih. Sejauh ini, total 13.242 tangki air bersih telah dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga setempat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sarwa Pramana mengatakan, ratusan kecamatan dan desa itu berada di 30 kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Buntut dari kemarau panjang, meski beberapa daerah sendiri satu dua kali sudah didatangi hujan.

Yang paling banyak dikirimkan dropping air bersih saat ini adalah Purbalingga. Karena beberapa area yang kena itu berada di area tinggi Gunung Slamet," ujarnya saat dijumpai di kantornya, baru-baru ini.

Sampai hari ini, setidaknya sudah ada 2.094 tangki air yang dikirim ke sana selama bulan Juli hingga Oktober 2018 ini. Total ada 15 kecamatan dan 63 desa terdampak kekeringan di Purbalingga. "Kemungkinan area-area yang tinggi itu seperti kalau dibuat sumur itu memang agak susah. Kalau toh ada, daya peresapan airnya juga nggak bagus. Atau penahan airnya sudah berkurang banyak," sambungnya.

Adapun daerah dilanda kekeringan lainnya menurut data BPBD Jateng, diantaranya Kabupaten Blora dengan 10 kecamatan dan 86 desa terdampak, kemudian Kebumen 11 kecamatan dan 49 desa, serta Banyumas 12 kecamatan dan 42 desa. Masing-masing daerah tersebut telah menerima sedikitnya seribu lebih tangki berisikan air bersih.