Setiap Tahun, Indonesia Butuh 4 Juta Tenaga Kerja Terampil

JawaPos.com - Tahun 2030 mendatang, Indonesia diyakini masuk 10 besar sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Maka dari itu, pemerintah dituntut terus melahirkan tenaga kerja cerdas dan terampil.

Hal ini disampaikan Kasubdit Bina Pemagangan Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Sofwan Setiawan ketika menghadiri pelepasan ratusan peserta magang asal Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (18/4).

"Tapi untuk menuju ke sana, Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Salah satunya adalah, penyediaan tenaga kerja terampil yang bisa berperan dalam mengencangkan laju ekonomi itu sendiri," katanya.

Sofwan Setiawan melanjutkan, jika ingin mengunci posisi ketujuh kekuatan ekonomi dunia tahun 2030 mendatang, Indonesia harus mempersiapkan sebanyak 113 juta tenaga kerja terampil.

Namun, angka kecukupan tenaga kerja terampil dalam 12 tahun ke depan tentu tidak sedikit. Sebagai perbandingan saja, di tahun 2015 lalu Indonesia baru memiliki 57 juta tenaga kerja terampil. Jika dihitung, setiap tahunnya hingga 2030, pemerintah harus melahirkan 4 juta tenaga kerja terampil.

Tantangan untuk menyediakan 4 juta tenaga kerja pun semakin tinggi ketika dunia menyodorkan revolusi industri 4.0. "Ada karakter pekerjaan yang berkurang, namun akan muncul pula jenis pekerjaan baru. Artinya, yang harus disikapi adalah menyiapkan diri kebutuhan baru yang tersedia," jelas Sofwan.

Kementerian Ketenagakerjaan, kata Sofwan, berupaya untuk mengimbangi seluruh tantangan industri tersebut. Salah satunya dengan cara menyediakan alokasi magang bagi calon-calon pekerja terampil. Kebijakan ini, juga berkaca pada kondisi bahwa 62 persen pengangguran dan pekerja didominasi oleh kalangan berlatar pendidikan SMA ke bawah.

Selain magang, pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran ditujukan bagi pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan di lapangan. "Pemerintah juga memfasilitasi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk melakukan 'upskilling' atau 'reskilling' kemampuan kerja. Diharapkan, pekerja yang terkan PHK bisa dengan cepat beradaptasi di lokasi kerja barunya," terang Sofwan.

Magang pun lanjutnya, komposisinya harus 25 persen teori dan 75 persen praktik. "Diakhiri sertifikasi," tambahnya lagi.

Sedikitnya, saat ini pemerintah pusat mengalokasikan Rp 2,1 miliar untuk program pemagangan 350 orang di Sumatera Barat saja. Angka ini meningkat dibanding jumlah peserta magang di Sumbar untuk tahun 2017 lalu yang hanya 300 orang.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyambut baik langkah pemerintah pusat melibatkan generasi muda Sumbar untuk program pemagangan. Tahun 2018 ini, dijadwalkan sebanyak 382 peserta magang akan ditempatkan di 18 perusahaan yang tersebar di seluruh Sumbar.

Irwan berharap, peserta magang bisa diterima di perusahaan tempatnya mengasah keterampilan selama 4 bulan. "Target kami, semuanya diterima. Tapi, itu otoritas perusahaan dan peserta yang lolos program magang ini, sudah menjadi anak-anak pilihan," kata Irwan.