Pemerintah Kucurkan Rp 129 M Untuk Oprasional LRT

JawaPos.com - Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan (Sumsel) akan menjadi yang pertama di Indonesia. Karena itu, Pemerintah pusat terus berupaya untuk menyokong operasional LRT tersebut. Bahkan, di tahun 2018 ini, subsidi yang digelontorkan mencapai Rp 129 miliar.

Pejabat Pembuat Komitmen LRT Sumsel pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementrian Perhubungan Suranto mengatakan, subsidi Rp 129 miliar ini meliputi untuk gaji pegawai PT KAI sebagai operator, untuk pemeliharaan dan termasuk tiketing atau tarif penggunaan LRT.

"Subsidi Rp 129 miliar ini hanya untuk operasional enam bulan operasi," katanya saat ditemui, Selasa (30/1).

Ia mengaku, subsidi akan terus diberikan untuk operasional LRT selama dianggap merugi. Karena itu, pihaknya belum dapat menentukan kapan subsidi ini dihentikan.

Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan agar operasional LRT ini dapat menyokong sendiri yaitu, pengembangan stasiun seperti mendatangkan sponsor untuk iklan dan lain sebagainya.

"Jika hanya mengandalkan tiketing atau tarif dari penumpang, itu sangat sulit untuk operasional LRT. Jadi harus menggaet sponsor," ujarnya.

Tarif yang diterapkan untuk pengguna LRT yaitu sebesar Rp 5 ribu. Namun, pihaknya masih mengkaji apakah tarif tersebut untuk perzona atau sepanjang perjalanan LRT.

"Untuk pembayaran tarif ini, kami bekerja sama dengan BUMD yakni Bank Sumsel Babel dan mungkin nantinya bekerja sama juga dengan bank lain yang menggunakan uang non tunai," terangnya.

Ia juga memastikan, untuk kereta LRT nantinya akan didatangkan akhir Maret mendatang. Akan dilakukan ujicoba sebelum beroperasional penuh saat Asian Games.

"Jadwal kedatangan kereta ini sudah fix," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Proyek LRT Palembang Masudi Jauhari menambahkan, sejauh ini, progres pembangunan LRT cukup baik atau sudah mencapai 80 persen. Hanya saja, ada beberapa kendala dalam pembangunan akses menuju stasiun.

Ada tujuh stasiun yang terkendala, ini diantaranya stasiun Simpang Polda, Stasiun Telkom, Stasiun Demang Lebar Daun dan beberapa stasiun lainnya. Disana harus dibangun menggunakan lift agar lebih ramah difabel.

"Semula akses ini menggunakan badan jalan. Tapi, berdasarkan arahan harus ramah difabel sehingga harus dibangun lift. Nah, ini tentu butuh lahan," katanya.

Menurutnya, bakal ada pembebasan lahan untuk membangun tersebut, dan nantinya difasilitasi oleh pihak Pemprov Sumsel. Untuk sementara waktu pihaknya bakal melakukan pendekatan dengan pemilik lahan agar pengerjaan dapat terus dilakukan sembari menunggu dana pembebasan lahan.

"Jika nantinya lahan tersebut tidak juga bebas dalam waktu dekat, maka akses stasiun atau ramp ini hanya dibangun satu," singkatnya.