Gandeng Jurnalis, Tjahjo Beberkan Isi Gedung Arsip Kemendagri di Bogor

JawaPos.com - Meski telah menjelaskan akar permasalahan secara gamblang, polemik mengenai tercecernya e-KTP di Jalan Raya Salabenda Semplak, Kabupaten Bogor terus bergulir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun dituding telah melakukan penimbunan e-KTP dengan muatan politis.

Tak terima dengan tudingan itu, pada Rabu (30/5), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun menggandeng awak media untuk melihat gudang Kementerian Dalam Negeri di Jalan Raya Parung, Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (30/5). Politikus PDIP itu didampingi oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arief Fakrulloh.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com, dalam gudang seluas sekitar 500 meter persegi itu terlihat beberapa tumpukan kardus yang berisikan inventaris barang-barang Kemendagri, termasuk pula tumpukan kardus yang berisikan 805.311 keping e-KTP yang telah rusak atau invalid.

Menurut pengakuan Tjahjo, ratusan ribu keping e-KTP tak terpakai itu merupakan akumulasi dari kesalahan percetakan sejak pengadaan e-KTP dimulai, yakni sejak 2011. Kerusakannya pun beragam, mulai dari kesalahan nama, alamat, sampai dengan kesalahan nomor NIK.

"KTP-el ini 8 tahun mulai dari tahun 2011, pengadaan 2010 sampai 2011 mulai dicetak ya yang rusak-rusak, salah ketik, salah nomor, salah alamat apa itu disimpen di sini," ucap Tjahjo sembari berjalan melihat situasi gudang arsip Kemendagri.

Sejak penemuan e-KTP yang tercecer dan viral di media sosial, pihaknya langsung sigap dalam mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan melakukan pemotongan bukti fisik e-KTP agar tak bisa disalahgunakan. Setidaknya ratusan pekerja terlihat tengah sibuk menggunting ratusan ribu keping e-KTP.

"Karena kalau yang tercecer kemarin itu sudah terpotong kan tidak akan menimbulkan masalah seperti ini, padahal itu semua kan sudah rusak dan salah," ungkapnya.

Tak hanya itu, Tjahjo pun telah merencanakan untuk memusnahkan ratusan ribu keping e-KTP yang telah dipotong secara masal pada 2019 mendatang. Namun, wacana itu masih tengah menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Setelah Pileg Pilpres selesai, sehingga kalau ada yang menanyakan mana KTP elektronik yang dulu kita masih bisa tunjukkan, tapi sudah disfungsi atau tidak bisa digunakan untuk Pileg, Pilpres, dan Pilkada karena sudah dipotong, sehingga tidak ada keraguan, mau dicuri, mau diambil," tukasnya.

Atas dasar itu, Tjahjo pun tegas menampik bahwa ada penimbunan e-KTP demi kepentingan politik di gudang Kemendagri seperti yang tengah ramai di media sosial. Bahkan, anak buah Megawati itu mengaku siap mempertaruhkan kehormatannya untuk menjamin tudingan itu merupakan hal yang tak benar.

"Saya bertanggung jawab penuh terhadap kejadian tersebut. Saya sudah meminta kepada pejabat yang berwenang di Ditjen Dukcapil ke depan menjadi pembelajaran. Ke depan jangan sampai menaruh kardus KTP-el dalam bak terbuka, padahal pengantaran sebelumnya selalu memakai bak tertutup," tutupnya.