Komdigi Tegaskan Platform Media Sosial Tak Bisa Lepas Tangan dari Integritas Informasi

JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa integritas informasi di ruang digital adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara platform digital harus bersinergi.

Menurut Nezar, platform media sosial memegang peran penting untuk memastikan informasi yang tersebar tidak memperbesar risiko misinformasi dan disinformasi. Mereka juga harus mencegah penyalahgunaan ruang digital.

“Kami mengedepankan integritas informasi dan bukan hanya menjadi perhatian pemerintah, melainkan juga harus menjadi komitmen serta bagian dari tanggung jawab platform media sosial itu sendiri,” tegasnya saat menerima audiensi perwakilan Open Government Partnership (OGP) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu (2/9).

Nezar mengatakan pemerintah terus menjalin komunikasi dengan perusahaan teknologi global. Komunikasi itu membahas pengelolaan ruang digital yang lebih baik.

Menurut dia, tantangan moderasi dan pengelolaan konten adalah masalah lintas negara. Hal ini membutuhkan tanggung jawab dari semua pihak terkait.

“Kami menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi global,” ujarnya.

Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan digital. Keterlibatan ini penting agar regulasi mempertimbangkan berbagai pandangan dan pengalaman pemangku kepentingan.

Salah satu contohnya adalah penyusunan regulasi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI). Proses itu melibatkan lebih dari 300 peserta dalam 40 kali pertemuan.

Nezar menambahkan, Rancangan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital sudah dibahas dalam berbagai forum. Forum itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Proses perumusan kebijakan di sini, kami melibatkan masyarakat sipil. Kami termasuk salah satu kementerian dengan komitmen kuat melibatkan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan,” jelas Nezar.