<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/02/08/nezar-8-feb-2524862727.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menekankan bahwa data serta konten digital milik masyarakat Indonesia kini memiliki peran strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di tingkat global. Karena itu, negara perlu memastikan hak atas data dan nilai ekonominya tidak tergerus. Menurut Nezar, data saat ini tidak lagi sekadar informasi personal. Data telah menjadi bahan baku utama dalam membangun sistem AI. Beragam aktivitas digital masyarakat, mulai dari lokasi, percakapan, hingga unggahan di media sosial, menciptakan jejak digital yang kemudian diolah menjadi model bisnis dan model kecerdasan buatan bernilai tinggi. "Platform global seperti Google, Meta, dan TikTok mengumpulkan dan mengolah data dalam skala besar. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi berbasis big data dan kecerdasan buatan," ujarnya dalam forum Indonesia&ndash;Finland Roundtable on Data Sovereignty and Cyber Resilience di Jakarta Selatan, Senin (2/3). Ia menegaskan bahwa isu yang muncul bukan hanya sebatas perlindungan data pribadi. Konten yang bersifat publik, termasuk karya jurnalistik dan tulisan akademik, juga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pelatihan AI tanpa mekanisme yang adil dan transparan. Sebagai contoh, ia menyinggung langkah The New York Times yang membatasi akses terhadap kontennya karena digunakan untuk melatih sistem AI seperti OpenAI. Sengketa tersebut memperlihatkan bahwa gaya bahasa serta konten berita memiliki nilai ekonomi sekaligus dimensi hak kekayaan intelektual. &ldquo;Jika tidak diatur, karya jurnalis, akademisi, dan kreator Indonesia bisa menjadi bahan latih AI global tanpa kesepakatan yang jelas. Nilai tambahnya dinikmati pihak lain,&rdquo; tegas Wamen Nezar. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sendiri tengah mengevaluasi ulang kerangka regulasi nasional agar relevan dengan perkembangan teknologi, khususnya AI. Pemerintah juga mempelajari praktik tata kelola data di Uni Eropa yang menempatkan perlindungan hak warga sebagai prioritas dalam kebijakan digital. Di samping isu kedaulatan data, Nezar turut menyoroti urgensi penguatan ketahanan siber. Pemerintah disebut sedang menyiapkan regulasi khusus sebagai landasan hukum guna melindungi arsitektur digital nasional dari ancaman siber yang semakin kompleks. &ldquo;Negara yang mampu mengelola dan mengendalikan data akan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam ekonomi digital global. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus memastikan data warga negara memberi manfaat nyata bagi bangsa,&rdquo; tegasnya.

Komdigi siapkan regulasi untuk lindungi data dan karya jurnalis dari pemanfaatan tanpa izin. Fokus pada penguatan kebijakan AI.

Data dan Karya Jurnalis Terancam Dipakai Latih AI, Komdigi Siapkan Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/15d7c61a-34b9-4719-8b33-98c86a41419d-4180345879.jpeg" alt="Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menghadirkan layanan Digital Addiction Response Assistance (DARA). (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menghadirkan layanan Digital Addiction Response Assistance (DARA). (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menghadirkan layanan Digital Addiction Response Assistance (DARA) sebagai jawaban atas meningkatnya keresahan orang tua terkait kecanduan gim pada anak. Inisiatif ini diperkenalkan dan dirancang sebagai ruang konsultasi yang aman serta bersifat privat bagi anak maupun keluarga yang tengah menghadapi persoalan adiksi digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa DARA lahir dari kegelisahan masyarakat, khususnya para orang tua yang merasa kesulitan menyikapi perubahan perilaku anak akibat paparan gim daring yang berlebihan. "Para orang tua tentu sangat terusik dengan kondisi ini. Di satu sisi, kita tahu gim bisa memicu kreativitas, sehingga kita tidak menutup industri gim. Namun di saat bersamaan, negara harus hadir membantu anak-anak kita yang terpapar adiksi," ujar Meutya Hafid dalam acara peluncuran layanan DARA, dikutip Senin (⅔). DARA dikembangkan oleh talenta muda Indonesia sebagai platform yang berfungsi layaknya teman bercerita sekaligus wadah konsultasi pribadi. Layanan ini dapat diakses dengan mudah oleh anak dan orang tua melalui situs resmi adiksi.igrs.id maupun kanal konsultasi WhatsApp Indonesia Game Rating System (IGRS). Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa persoalan adiksi gim tidak bisa dianggap sekadar kenakalan anak, melainkan sinyal perlunya pendampingan yang tepat bagi anak dan keluarga. "DARA ini penting karena menempatkan keluarga sebagai garda terdepan. Ketika orang tua mendapatkan panduan yang praktis dan tidak menghakimi, keluarga akan lebih mampu menjaga keseimbangan. Anak tetap dapat menikmati gim secara sehat tanpa mengorbankan haknya," kata Arifah. Peluncuran DARA menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun ruang digital yang aman dan ramah anak, sekaligus menghadirkan pendekatan pemulihan yang suportif tanpa stigma. &nbsp;

Komdigi resmi luncurkan layanan DARA untuk atasi kecanduan gim anak tanpa menghakimi. DARA sediakan konsultasi privat dan dukungan keluarga

Komdigi Luncurkan DARA, Solusi Atasi Kecanduan Gim Anak Aman

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/nezar-8-feb-2524862727.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria. (istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa penggabungan layanan pos komersial dengan layanan pengantaran berbasis permintaan merupakan strategi nyata untuk menurunkan ongkos logistik nasional yang saat ini masih berada di atas 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menjelaskan, kinerja sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8,98 persen, bahkan mendekati 9 persen pada triwulan I 2025. Sektor ini juga berperan besar dalam perekonomian karena menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja dan menangani sekitar 7 juta paket setiap hari.
&ldquo;Ini menunjukkan betapa vitalnya lapangan usaha transportasi ini sebagai tulang punggung ekonomi digital,&rdquo; ujarnya dalam Focus Group Discussion bertema Regulasi Pos dan Peran Layanan Pengantaran Berbasis Permintaan yang diselenggarakan idEA di Jakarta Pusat, dikutip Minggu (1/3
Menurut Nezar, tingginya biaya logistik berimbas langsung pada harga jual barang, daya saing pelaku UMKM, hingga ongkos kirim yang harus ditanggung masyarakat. Oleh sebab itu, integrasi sistem logistik serta penerapan konsep smart logistics dinilai sebagai langkah yang tidak bisa ditunda.
Ia menambahkan, melalui Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pos Komersial, pemerintah melakukan pembenahan peran layanan pos dalam rantai pasok e-commerce nasional. Pos kini tidak hanya berfungsi sebagai pengantar barang, melainkan juga sebagai pengonsolidasi jaringan, penjaga standar operasional, sekaligus pengendali mutu layanan.
Sementara itu, layanan pengantaran berbasis permintaan dinilai memiliki keunggulan dalam memperkuat tahapan first mile dan last mile yang membutuhkan kecepatan serta fleksibilitas tinggi di lapangan.
&ldquo;Keberadaan layanan pengantaran berbasis permintaan ini sangat nyata dan kita tidak bisa abai dengan keberadaannya dan juga kontribusinya yang sudah memperlancar, sudah membangkitkan dinamika ekonomi digital,&rdquo; kata Nezar.
Ia menegaskan bahwa integrasi kedua model tersebut dirancang agar saling melengkapi. Layanan pos membangun fondasi sistem dan tata kelola, sedangkan layanan berbasis permintaan menghadirkan respons cepat sesuai kebutuhan pasar. Skema ini diharapkan mampu menekan biaya distribusi, mempercepat proses pengiriman, sekaligus menjaga keberlangsungan jutaan tenaga kerja di sektor tersebut.
Nezar juga menyoroti pentingnya penerapan level playing field melalui mekanisme pengawasan yang transparan serta pemanfaatan bersama infrastruktur. Kebijakan ini, menurutnya, akan memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri besar, UMKM, hingga para pekerja pengantaran.
&ldquo;Kita mengharapkan adanya feedback dari teman-teman pelaku industri sehingga nanti dalam melakukan formulasi kebijakan itu bisa mengakomodasi semua stakeholders yang ada dan juga bisa memberikan solusi yang adil,&rdquo; tuturnya.
Ke depan, Kementerian Komdigi membuka peluang dialog lanjutan, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait aspek transportasi dan pengaturan tarif. Pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem logistik yang lebih efisien sehingga harga barang lebih terkendali, daya saing UMKM meningkat, serta masyarakat memperoleh layanan pengiriman yang cepat dengan biaya yang wajar.
&nbsp;

Komdigi dorong integrasi pos dan kurir digital untuk tekan ongkos kirim dan tingkatkan daya saing UMKM.

Komdigi Dorong Integrasi Pos dan Kurir Digital, Targetkan Ongkos Kirim Lebih Murah

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/voTjJSCZ4MZH0ZTQSrGTxnWmXZmH6uKA5enNjJDZ-1-2867522516.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi) " width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Pemerintah menegaskan memberikan perlindungan terhadap anak-anak di ranah digital. Langkah itu dilakukan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PP tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan pertumbuhan inovasi serta nilai ekonomi di ranah digital tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan generasi muda.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah di tengah kekhawatiran sejumlah pelaku industri yang menilai penguatan regulasi berpotensi memperlambat perkembangan ekonomi digital.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2512290254/pemerintah-kumpulkan-rp-1224-triliun-dari-pajak-ekonomi-digital">Pemerintah Kumpulkan Rp 12,24 Triliun dari Pajak Ekonomi Digital</a>
&ldquo;Tidak ada inovasi dan tidak ada ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak. Kalau ada yang terdampak karena kita memperkuat perlindungan anak, itu adalah pilihan kebijakan yang layak kita ambil sebagai sebuah negara,&rdquo; tegas Meutya di Jakarta Selatan, Jumat (27/2).
Menurut Meutya, pemerintah telah mencermati praktik di berbagai negara dan menemukan bahwa penguatan perlindungan anak justru menjadi kecenderungan global. Ia mencontohkan kebijakan pembatasan usia serta penguatan pengamanan anak di ruang digital yang diterapkan di Australia, serta sejumlah inisiatif regulasi di kawasan Uni Eropa.
Ia menyebut hingga kini belum terdapat bukti konkret yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap ekonomi.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2512290034/pajak-ekonomi-digital-tembus-rp-4455-triliun-openai-resmi-masuk-daftar-pemungut-ppn">Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 44,55 Triliun, OpenAI Resmi Masuk Daftar Pemungut PPN</a>
&ldquo;Sejauh ini belum ada catatan-catatan dampak ekonomi dari aturan penundaan usia anak di ranah digital, itu klaim sepihak yang belum terbukti,&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, Meutya menekankan bahwa pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak.
Ia menjelaskan, pengaturan terkait klasifikasi platform, tata kelola operasional, hingga sistem pengawasan telah dirancang dengan mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, namun tetap berlandaskan prinsip utama bahwa keselamatan anak harus diutamakan.
&ldquo;Tapi tentu kita akan catat dan respon masukan-masukan tersebut dan kita akan hati-hati nanti dalam melakukan klasifikasinya,&rdquo; tuturnya.
Meutya memastikan PP TUNAS ditargetkan mulai berlaku efektif pada Maret mendatang. Adapun regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Menteri kini memasuki tahap finalisasi internal di Kementerian Komunikasi dan Digital, setelah sebelumnya melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum.
&ldquo;Insya Allah bulan depan (Maret) kita mulai. Kami berharap seluruh platform mendukung dan comply, karena aturan ini semata-mata untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital,&rdquo; pungkasnya.

PP TUNAS resmi berlaku Maret 2025. Komdigi pastikan perlindungan anak prioritas utama dalam pembangunan ekonomi digital nasional di Indonesia.

Perlindungan Anak Prioritas Komdigi di Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/1000346231-486549519.jpg" alt="Ilustrasi AI. (Freepik/Ann)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi AI. (Freepik/Ann)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa Indonesia kini menempatkan diri sebagai pemain strategis dalam rantai pasok teknologi global. Tidak lagi sebatas pengekspor bahan mentah. Ia menekankan, Indonesia ingin mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai industri semikonduktor dan kecerdasan artifisial (AI), bukan hanya menjadi bagian pinggiran. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci dalam forum India&ndash;Indonesia Critical Mineral Conference di Jakarta Selatan, dikutip Jumat (27/2). Menurut dia, kekayaan mineral nasional harus dimanfaatkan sebagai landasan untuk membangun industri teknologi masa depan.&nbsp; &ldquo;Kami tidak hanya ingin menjual materi kepada Anda, tetapi juga membangun kerangka kerja mineral penting berbasis teknologi,&rdquo; tegas Wamen Nezar. Pernyataan itu sekaligus menegaskan arah baru kebijakan Indonesia dalam memperkuat kemitraan strategis dengan India. Pemerintah menilai India sukses mempercepat pertumbuhan ekosistem teknologinya melalui program Make in India. Nezar juga mengaku terkesan dengan kemajuan teknologi India yang ia saksikan secara langsung saat menghadiri AI Impact Summit di negara tersebut pekan lalu. Ia menyoroti transformasi industri yang digerakkan lewat inisiatif Make in India, termasuk langkah Tata Group membangun pusat data berbasis AI serta inovasi jaringan yang memungkinkan superkomputer diakses melalui desktop. &ldquo;India tidak hanya berpartisipasi dalam masa depan tetapi juga sedang membangunnya,&rdquo; ungkapnya. Sebagai langkah konkret, pemerintah menawarkan tiga fokus kerja sama Indonesia&ndash;India. Pertama adalah membangun bersama di Indonesia melalui investasi fasilitas pemrosesan mineral menjadi material berkualitas elektronik. &ldquo;Kedua, Investasi pada sumber daya manusia, dengan transfer pengetahuan dan pengembangan talenta insinyur semikonduktor. Serta ketiga Membangun koridor ketahanan rantai pasok, dengan menghubungkan sumber daya Indonesia dan manufaktur India untuk menciptakan rantai pasok yang tangguh dan efisien," tandasnya. &nbsp;

Indonesia tek ankan peran strategis dalam rantai nilai semikonduktor dan AI. Fokus investasi dan kerjasama kuat di sektor semikonduktor.

Komdigi Sebut Indonesia Bidik Industri Semikonduktor dan AI, Tak Lagi Jual Bahan Mentah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/ekosistem-digital-1319286412.jpg" alt="Kolaborasi Lintas Sektor Dorong Ekosistem Digital Berkelanjutan" width="100%">
<figcaption>Kolaborasi Lintas Sektor Dorong Ekosistem Digital Berkelanjutan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dalam rangka mendorong transformasi digital di Indonesia, perlu dukungan dan kolaborasi lintas sektor Industri. Hal tersebut menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan "Kami percaya transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri. Melalui kolaborasi strategis dengan berbagai mitra nasional, InterActive berkomitmen menghadirkan solusi digital yang aplikatif, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, UKM, serta dunia usaha," ujar CEO dan Founder InterActive Group, Alex Surya Rahardjo saat mengunjungi sejumlah perusahaan strategis nasional, dikutip Rabu (25/2). Alex menyatakan, pihaknya akan terus memperluas kemitraan strategis serta mengembangkan inovasi teknologi yang memberi nilai tambah bagi pelaku usaha dan masyarakat, sejalan dengan visi perusahaan dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional. Sejalan dengan itu, CEO INFINITE, Fajar Eri Dianto, menilai sinergi antar pelaku industri digital merupakan fondasi penting untuk mempercepat adopsi teknologi di Indonesia. "Kolaborasi antara penyedia teknologi, institusi keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya akan mempercepat terciptanya solusi digital yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kami melihat InterActive memiliki visi yang kuat dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan," ungkap Fajar Eri Dianto. Sebagaimana diketahui, InterActive Group melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai perusahaan dan mitra strategis nasional. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, InterActive Group bertemu dengan sejumlah institusi dan perusahaan, di antaranya Telkom Group, PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk (BRI), ZK Digimax, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Metranet, Artajasa, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), PT Jalin Pembayaran Nusantara, SMESCO, hingga Pospay. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus membangun ekosistem digital yang berkelanjutan. Pada pertemuan dengan Telkom Group beserta anak usaha terkait, InterActive Group membahas peluang kerja sama pengembangan solusi teknologi berbasis digital service, sistem terintegrasi, serta pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk mendukung digitalisasi sektor publik dan swasta. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas adopsi solusi digital yang lebih efisien, aman, dan mudah diimplementasikan oleh berbagai segmen bisnis. Sementara itu, dalam penjajakan kerja sama dengan BRI, Artajasa, ASPI, PT Jalin Pembayaran Nusantara, dan Pospay, pembahasan difokuskan pada penguatan sistem pembayaran digital, integrasi layanan keuangan, serta pengembangan solusi yang mendukung transaksi non-tunai dan ekosistem pembayaran nasional. Melalui sinergi tersebut, Alex menargetkan terciptanya solusi yang relevan bagi kebutuhan industri keuangan sekaligus memberi kemudahan bagi pelaku UKM dalam mengelola operasional bisnis secara digital, transparan, dan terukur. Rangkaian kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kapabilitas teknologi dan inovasi digital melalui diskusi terkait pemanfaatan teknologi terkini, pengembangan produk berbasis kebutuhan pasar, serta dukungan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia. InterActive Group memandang kolaborasi dengan mitra teknologi dan regulator sebagai langkah penting agar solusi digital yang dikembangkan dapat diimplementasikan secara luas, aman, dan selaras dengan standar nasional.

Kolaborasi lintas sektor dorong ekosistem digital berkelanjutan dan percepatan transformasi digital di Indonesia.

Kolaborasi Lintas Sektor Dorong Ekosistem Digital Berkelanjutan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/a75ade5d-b7d1-4cb5-83e8-620e19346085-3551439085.jpeg" alt="Peluncuran platform AI lokal oleh Indosat dan Komdigi di Jakarta, Rabu (25/2). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Peluncuran platform AI lokal oleh Indosat dan Komdigi di Jakarta, Rabu (25/2). (Dery Ridwansah/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bersama sektor swasta kembali memperluas langkah Indonesia di bidang kecerdasan buatan. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) menggandeng Indosat Ooredoo Hutchison meluncurkan Sahabat-AI, platform kecerdasan buatan yang kini tersedia dalam bentuk aplikasi di Android dan iOS. Peluncuran ini diyakini menandai upaya terbaru pemerintah dan industri telekomunikasi dalam membangun ekosistem AI yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sahabat-AI dirancang sebagai platform terbuka yang bisa digunakan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, kreator konten, pelaku usaha, hingga institusi publik. Berbeda dari layanan AI yang selama ini banyak bergantung pada platform global, Sahabat-AI dikembangkan dengan fokus pada konteks lokal. Sistemnya diklaim mampu memahami ragam bahasa Indonesia dan gaya komunikasi sehari-hari, sekaligus menyesuaikan diri dengan norma sosial dan budaya yang berlaku. Dari sisi fitur, aplikasi ini mengusung pendekatan multi-model dan multi-modal. Pengguna dapat memanfaatkan beragam fungsi dalam satu antarmuka, mulai dari pembuatan teks, pembuatan gambar dan video berbasis perintah teks, pencarian cerdas, bantuan pemrograman, hingga analisis dokumen yang terintegrasi tanpa perlu berpindah-pindah platform. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut kehadiran Sahabat-AI sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian teknologi nasional. Menurutnya, pengembangan AI tidak hanya soal inovasi, tetapi juga soal memastikan akses yang setara bagi masyarakat di berbagai daerah dan latar belakang bahasa. Ia menekankan pentingnya membangun teknologi yang relevan dengan kebutuhan dalam negeri, sekaligus mampu bersaing secara global. "Dalam konteks transformasi digital, pemerintah mendorong agar pemanfaatan AI tidak hanya terpusat di kota besar atau sektor tertentu, melainkan menjangkau lebih luas," kata Meutya di Jakarta, Rabu (25/2). Sementara itu, President Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, mengatakan platform ini disiapkan sebagai fondasi inovasi yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar teknologi AI berkembang sesuai kebutuhan nasional. Aspek keamanan juga menjadi perhatian dalam pengembangan Sahabat-AI. Platform ini dilengkapi mekanisme pengamanan berlapis (guardrails) yang dirancang selaras dengan regulasi serta norma sosial di Indonesia. Langkah tersebut disebut sejalan dengan upaya menjaga ruang digital tetap aman dari konten negatif, sekaligus mendorong penggunaan AI secara bertanggung jawab. Kehadiran Sahabat-AI menambah daftar inisiatif pengembangan teknologi dalam negeri di tengah persaingan global industri kecerdasan buatan. Tantangannya ke depan bukan hanya soal kecanggihan fitur, tetapi juga sejauh mana platform ini mampu digunakan secara luas, relevan dengan kebutuhan sehari-hari, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. &nbsp;

Komdigi dan Indosat luncurkan Sahabat-AI, aplikasi kecerdasan buatan lokal untuk pelajar dan pelaku usaha di Indonesia. Temukan fitur AI

Komdigi dan Indosat Luncurkan Sahabat-AI, Platform Kecerdasan Buatan Lokal Berbasis Aplikasi untuk Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/menkomdigi-ancaman-siber-4272560389.jpg" alt="Menkomdigi Meutya Hafid ingatkan perempuan punya peran dalam pencegahan judi online. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkomdigi Meutya Hafid ingatkan perempuan punya peran dalam pencegahan judi online. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan bahwa tingginya tingkat adopsi kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas nasional, penciptaan nilai tambah ekonomi, serta penguatan daya saing di tingkat global. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa saat ini tingkat adopsi teknologi AI di Indonesia telah mencapai 92 persen. Meski demikian, pemanfaatan AI untuk mendorong kegiatan produktif dan menghasilkan nilai ekonomi dinilai masih belum optimal. &ldquo;Walau dengan adopsi AI 92 persen, penggunaan AI untuk produktivitas di Indonesia masih minim, inilah mengapa hari ini kita berbahagia melihat kelahiran dari startup-startup baru,&rdquo; ujar Meutya dalam acara kelulusan program Google for Startups Accelerator di Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (24/2). Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan mitra global yang bertujuan mempercepat peningkatan kompetensi talenta digital nasional melalui proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Dalam satu tahun sejak diluncurkan melalui kerja sama Kemkomdigi dan Google Indonesia, program Google for Startups Accelerator telah meluluskan 63 startup, yang terdiri dari 43 perusahaan rintisan tahap awal (early stage) dan 20 startup pada tahap Series A. &ldquo;Enam puluh tiga startup nasional yang lulus program ini bukanlah angka yang kecil. Bahkan dilaporkan ada 2.500 startup aktif di Indonesia yang sudah berkontribusi langsung untuk memberikan nilai ekonomi digital. Ini menunjukkan bahwa startup merupakan motor penggerak ekonomi digital nasional,&rdquo; ujar Meutya. Ia juga mendorong para pelaku startup untuk memandang Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di kawasan Asia Pasifik. Dari total populasi sekitar 278 juta jiwa, sebanyak 80,66 persen atau lebih dari 230 juta penduduk telah terhubung dengan internet. Nilai ekonomi digital Indonesia saat ini telah melampaui USD 80 miliar dan diproyeksikan akan menembus lebih dari USD 130 miliar pada 2025. &ldquo;Pertumbuhan ini bukan terjadi secara alami. Ia didorong inovasi teknologi, transformasi sektor tradisional, dan yang paling utama adalah SDM digital Indonesia yang membawa pertumbuhan ekonomi tinggi dan terbesar di kawasan Asia Tenggara,&rdquo; tegasnya. Meutya pun mengajak talenta digital Tanah Air untuk terus menghadirkan inovasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi pusat lahirnya teknologi baru, khususnya di bidang AI. Sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital, Kementerian Komunikasi dan Digital menghadirkan Garuda Spark Innovation Hub sebagai wadah kolaborasi bagi startup berbasis AI dengan perusahaan teknologi global serta investor modal ventura. &ldquo;Kita ingin bergerak dari sekadar digital market menjadi AI innovation hub di ASEAN,&rdquo; ujar Meutya. &nbsp;

Meutya Hafid sebut 92 persen tingkat adopsi AI di Indonesia, tapi pemanfaatan AI untuk produktivitas dan ekonomi masih minim. Simak detailny

Meutya Hafid Ungkap 92 Persen Adopsi AI, Produktivitas Indonesia Masih Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/OTA-33529846.png" alt="Online Travel Agent (OTA). (Ilustrasi)" width="100%">
<figcaption>Online Travel Agent (OTA). (Ilustrasi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan komitmennya untuk menindak platform Online Travel Agent (OTA) yang belum mengantongi izin resmi. Langkah ini diambil demi menjamin keamanan wisatawan, menjaga potensi pendapatan daerah, sekaligus menghadirkan iklim persaingan usaha yang sehat bagi pelaku industri pariwisata yang taat regulasi. Upaya penertiban tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), menyusul temuan banyaknya akomodasi yang dipasarkan secara daring tanpa legalitas yang sah. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa perlindungan wisatawan serta kepentingan masyarakat di daerah menjadi perhatian utama pemerintah. "Fokus kami adalah melindungi kepentingan masyarakat dan daerah. Jangan sampai pemerintah daerah dan warga setempat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pajak untuk pembangunan, namun karena tidak terdaftar, keuntungannya justru lari ke negara lain," ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (24/2). Ia menambahkan, menjamurnya akomodasi privat seperti vila milik warga negara asing yang beroperasi tanpa izin telah berdampak pada kerugian ekonomi daerah. Karena itu, Kemkomdigi siap menjatuhkan sanksi tegas terhadap platform digital yang memfasilitasi praktik ilegal tersebut, mulai dari peringatan hingga pemutusan akses (takedown). "Bagi OTA yang belum mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kami bisa langsung lakukan pemutusan akses. Sementara bagi yang sudah terdaftar namun tetap memasarkan akomodasi ilegal yang tidak patuh aturan pariwisata, kami menunggu rekomendasi sanksi dari Kemenpar," tegas Meutya. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut sektor pariwisata masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, dengan kontribusi devisa mencapai Rp317,2 triliun pada 2025 serta sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto sekitar 3,97 hingga 4,8 persen. Sinergi antara Kemkomdigi dan Kemenpar dalam penertiban OTA ilegal juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029. Widiyanti turut mengungkap hasil pengawasan di lima provinsi prioritas, yakni Bali, Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menunjukkan sebanyak 72,8 persen akomodasi yang diperiksa belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). "Kondisi ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat bagi hotel dan penginapan yang membayar pajak karena vila-vila ini bisa lebih murah. Mereka tidak membayar pajak sehingga kita kehilangan penerimaan negara dan penerimaan daerah," jelas Menpar Widiyanti. Kemenpar pun memberikan batas waktu hingga 31 Maret 2026 bagi seluruh platform OTA untuk menertibkan penginapan tanpa izin yang tercantum di layanan mereka. Widiyanti menegaskan bahwa hanya akomodasi yang telah memiliki izin resmi yang diizinkan beroperasi di platform digital guna menjamin keamanan serta keselamatan wisatawan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekosistem pariwisata digital secara sehat sekaligus melindungi ruang digital nasional dari praktik usaha ilegal yang berpotensi merugikan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Komdigi gerakkan penertiban OTA tidak berizin untuk lindungi wisatawan dan pajak daerah. Pemerintah fokus jaga ekosistem pariwisata sehat

Komdigi Tindak OTA Tak Berizin untuk Lindungi Pajak dan Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/FotoJet-28-6-1074848589.jpg" alt="seseorang yang masih mengingat nomor telepon sejak kecil. (Freepik/freepik)" width="100%">
<figcaption>seseorang yang masih mengingat nomor telepon sejak kecil. (Freepik/freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk memenuhi kebutuhan konsumen telekomunikasi, operator seluler kini menghadirkan paket kuota prabayar yang tidak lagi hangus atau dikenal sebagai kuota rollover. Menurut Agung Harsoyo, Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB, kehadiran produk ini merupakan langkah operator dalam mengikuti dinamika kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Agung menegaskan bahwa industri telekomunikasi di Indonesia beroperasi dalam regulasi yang ketat. Karena itu, produk yang ditawarkan operator pada prinsipnya berada dalam koridor aturan yang berlaku, termasuk ketentuan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. "Secara prinsip, kerangka hukum telekomunikasi mengizinkan skema kuota berbasis waktu, dengan ketentuan transparansi informasi kepada konsumen," ungkap Agung, dalam keterangannya, Selasa (24/2). Agung yang juga pernah menjadi Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2015&ndash;2018 dan 2018&ndash;2021 menjelaskan bahwa pada awalnya layanan seluler di Indonesia hadir melalui skema pascabayar (postpaid) dengan tarif berbasis pemakaian (pay as you use). Namun, seiring karakter pasar dan kebutuhan masyarakat, model prabayar (prepaid) kemudian berkembang dan pada tahap awal pun masih banyak yang menerapkan tarif berbasis pemakaian. Dalam praktiknya, konsep tarif berdasarkan penggunaan dinilai sebagian konsumen terasa berat dan mahal. Melihat dinamika tersebut, operator kemudian menghadirkan beragam paket berbatas waktu, mulai dari paket bicara, paket SMS, hingga paket data. Agung menilai produk berbentuk paket ini relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masanya, sehingga diterima luas dan bertahan hingga kini. Lebih lanjut, Agung menilai kuota rollover yang belakangan hadir merupakan kelanjutan dari proses adaptasi tersebut. Skema ini menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan kuota data mengikuti masa aktif kartu atau paket yang dibeli. Ia menekankan bahwa saat ini operator menyediakan banyak opsi, mulai dari tarif berbasis pemakaian, paket berbatas waktu, hingga kuota rollover, sehingga konsumen bisa memilih sesuai kebutuhannya. Agung juga menilai inisiatif operator terkait kepentingan konsumen tetap berada dalam pengawasan dan pelaporan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), termasuk aspek kualitas layanan, harga kuota, serta ragam paket yang ditawarkan. Dari sisi transparansi, ia menyoroti bahwa setiap pembelian pulsa maupun paket data umumnya disertai syarat dan ketentuan, serta pengguna dapat memantau sisa pulsa dan kuota melalui aplikasi resmi masing-masing operator. Agar penggunaan layanan telekomunikasi lebih efektif dan efisien, Agung menyarankan konsumen memilih produk sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ia juga mengingatkan agar konsumen lebih teliti membaca syarat dan ketentuan sebelum membeli, sehingga paket yang dipilih benar-benar sesuai ekspektasi. Di sisi lain, Agung mendorong operator untuk lebih masif menyosialisasikan produk dan skema layanannya agar konsumen memiliki pemahaman yang lebih jelas dan dapat menentukan pilihan yang paling sesuai.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen telekomunikasi, operator seluler kini menghadirkan paket kuota prabayar yang tidak lagi hangus.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komdigi

Berita Terkini