Hadapi Era Post-Truth, Meutya Hafid Dorong Generasi Muda jadi Agen Literasi Digital

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai potensi risiko di ruang digital. Karena itu, ia mendorong generasi muda, terutama lulusan perguruan tinggi, untuk turut menjadi garda depan dalam menjaga ekosistem digital nasional.

Menurutnya, arus informasi yang semakin deras di era digital menghadirkan tantangan baru, seperti banjir informasi dan meningkatnya misinformasi. Situasi ini menuntut para lulusan tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, melainkan juga berperan aktif sebagai agen perubahan yang menjaga kualitas informasi di ruang digital.

“Di era post-truth, tantangan kita bukan lagi pada akses informasi, tetapi pada kualitasnya. Karena itu, para wisudawan harus bisa berperan juga sebagai agen perubahan dan menjadi pandu-pandu literasi digital di daerahnya masing-masing,” ujar Meutya dalam inspiring speech-nya pada acara wisuda Telkom University di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/4).

Ia juga menyoroti bahwa misinformasi kini menjadi persoalan global, sebagaimana tercermin dalam laporan World Economic Forum. Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai ratusan juta serta durasi penggunaan yang tinggi, potensi paparan terhadap konten negatif pun semakin besar.

Sebagai respons, pemerintah mengambil langkah strategis melalui regulasi yang adaptif, termasuk pembatasan akses platform digital berisiko bagi anak di bawah usia 16 tahun dalam PP TUNAS. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif teknologi, seperti kecanduan digital hingga paparan konten berbahaya.

"Kami ingin menyampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk juga menjadi duta-duta Tunas yang bisa membantu pemerintah menjaga keberlangsungan anak-anak kita agar mereka bisa hidup di ranah digital dan mendapatkan yang terbaik dan mengeluarkan yang mudarat," tegasnya.

Lebih jauh, Meutya menilai tingginya adopsi teknologi di Indonesia merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Di satu sisi mencerminkan kemampuan adaptasi yang tinggi, namun di sisi lain menuntut peningkatan literasi digital serta kesadaran etika dalam penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial (AI).

Ia menekankan bahwa pengelolaan ruang digital nasional harus berlandaskan prinsip kehati-hatian dan pengawasan. Negara perlu memastikan pemanfaatan teknologi berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan, transparansi, serta kepentingan manusia.

"Kita tetap harus berhati-hati agar adopsi AI diikuti dengan rasa tanggung jawab, rasa keamanan, etika, transparansi, dan orientasi pada kepentingan manusia. Jadi meregulasi dengan ketat itu menjadi salah satu cara kita mengamankan tanpa bermusuhan dengan inovasi," tutur Menkomdigi.

Selain itu, ia mengajak para lulusan untuk berkontribusi aktif dalam mengatasi berbagai dampak negatif teknologi, mulai dari kecanduan digital, manipulasi algoritma, hingga penyebaran konten yang merusak nilai sosial dan budaya.