Soal Tagihan Retribusi Surat Ijo ke Warga, Pemkot Buka Pintu Diskusi

JawaPos.com – Ada ribuan warga di RW 2 Kelurahan Kemayoran yang kaget karena tiba-tiba mendapat tagihan retribusi izin pemakaian tanah (IPT) alias surat ijo. Mereka tidak tahu rumahnya ternyata masuk data aset pemkot. Kemarin (29/10) ketua RW setempat mulai bergerilya untuk mendata siapa saja warga yang mendapat surat tagihan itu.

”Kebetulan jumlah pastinya belum tahu. Ada 14 RT di tempat kami. Kayaknya semua RT dapat surat itu,” kata Ketua RW 2 Krembangan Bhakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Achmad Hidayat kemarin. Dia memprediksi ada lebih dari seribu warga yang mendapat surat tagihan tersebut Persoalan itu ramai diperbincangkan saat ditemukan oleh Komisi A DPRD Surabaya.

Dalam rapat pada Senin (28/10), beberapa warga mengaku menerima surat tunggakan dengan durasi 15 tahun hingga lebih dari 40 tahun. Masalahnya, mereka tidak tahu berapa tunggakan yang harus dibayarkan ke pemkot.

Yayak, panggilan akrab Hidayat, menunjukkan isi surat pemberitahuan tunggakan itu. Di dalamnya hanya tercantum durasi tunggakan dan kalimat jika warga tidak segera melunasi tunggakan beserta denda, pemkot bisa mengambil alih pengelolaan bangunan tersebut. ”Gara-gara itu, saya digeruduk warga. Mereka khawatir ada penggusuran. Padahal, saya tahu niat pemkot tidak begitu,” kata pria yang juga menjabat staf ahli Fraksi PDIP Surabaya itu.

Rencananya, Yayak bertemu dengan jajaran dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT) pekan depan. Selain mengonfirmasi nilai tunggakan warga, dia menanyakan solusi pemkot atas persoalan tersebut.

Sebab, sebagian warga punya surat pemakaian tanah dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Selama berpuluh-puluh tahun warga merasa tanah itu memang bukan surat ijo. Karena penagihan dilakukan mendadak, warga berharap ada kepastian hukum mengenai dasar hak pemkot menetapkan lahan tersebut sebagai surat ijo. Selain itu, warga berharap ada pemutihan. ”Kalau memang nanti ditetapkan sebagai surat ijo. Ya, utang beserta dendanya jangan dibebankan kepada kami. Mulai dari nol saja,” lanjutnya.

Meski akan melapor secara kolektif pekan depan, sejumlah warga telah berinisiatif datang sendiri ke DPBT. Mereka ditagih Rp 3 juta–Rp 5 juta. ”Itu untuk rumah yang tidak terlalu besar. Yang agak gedean mungkin lebih mahal. Apalagi yang dianggap menunggak 40 tahun,” kata dia.

Retno Lestari adalah salah seorang warga yang disurati pemkot. Dia dianggap belum membayar retribusi sejak 1974. Artinya, lebih dari 45 tahun dia tidak membayar. Namun, Retno masih bingung terkait status tanah yang dia tinggali. ”Yang ngerti cerita asli rumah saya ya orang tua. Saya enggak ngerti tiba-tiba ditagih begini,” katanya.

Sama dengan mayoritas warga lainnya, dia juga tidak tahu tagihan yang harus dibayar. Yang jelas, dia keberatan jika harus dibebani tagihan plus denda tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Muchammad Machmud meyakini masih banyak wilayah yang punya persoalan serupa. Namun, baru Krembangan Bhakti yang berani mengadu. ”Jadi, nanti warga yang punya nasib serupa kami harapkan bisa lapor ke dewan segera. Biar dapat solusi sama-sama,” jelasnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menerangkan, pihaknya membuka pintu lebar-lebar kepada warga yang mendapat surat tagihan itu. Pemkot dan warga bisa berdiskusi mengenai masalah tersebut.

Dia menerangkan bahwa posisinya saat ini serbasalah. Di satu sisi, area Krembangan Bhakti memang masuk peta aset pemkot. Jika tidak ditagih, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal menganggap hal tersebut sebagai pembiaran piutang. ”Di sisi lain, kami paham jika warga bakal protes karena baru sekarang ditagih. Tapi, kami tegaskan bahwa tidak ada niat untuk meresahkan warga,” ucapnya.

Sertifikat Tanah Bisa Kena Blokir

Ada fakta yang baru diketahui anggota Komisi A DPRD Surabaya saat mengadakan hearing mengenai surat ijo. Sudah ada warga yang berhasil menyertifikatkan tanahnya di wilayah yang dianggap masuk zona surat ijo. Namun, sertifikat itu ternyata bisa diblokir jika terjadi sengketa atau konflik pertanahan.

Kasi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Surabaya II Wawas Setiawan menyatakan, ada tiga instansi yang kini mengajukan pendaftaran terkait aset mereka. Yakni, Pemkot Surabaya, Pelindo, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). ’’Saat kami plotting, banyak objek yang telah terbit sertifikat. Nah, itu menyisakan persoalan buat kami,’’ ujarnya.

Wawas mengatakan bahwa mayoritas sertifikat itu diterbitkan sejak lama. Sebelum tiga instansi tersebut mulai memperketat pendataan asetnya. Jadi, kantor pertanahan terdahulu mencatatkan tanah itu sebagai aset milik warga.

Belakangan banyak warga yang protes. Mereka menanyakan mengapa tetangganya bisa terbit sertifikat, sedangkan dirinya tidak bisa Padahal, mereka sudah tinggal lebih dari 20 tahun di tempat itu. ’’Beberapa waktu lalu ada ibu-ibu dari Krembangan Bhakti yang datang ke kami mengeluh soal itu,’’ katanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono paham betul mengenai ruwetnya persoalan tanah tersebut. Sebab, dia juga tinggal di bantaran rel kereta. Dia menanyakan kantor pertanahan yang menyetop pengajuan sertifikat warga. ’’Sertifikat ini kanhak warga. Di masyarakat jadi gak keruan karena ada yang bisa menyertifikatkan. Ada juga yang tidak. Nah, sejak kapan warga tidak boleh menyertifikatkan tanahnya?’’ jelas politikus PDIP itu.

Wawas mengungkapkan, jika muncul sengketa dan dua pihak sama-sama mengajukan sertifikat, kantor pertanahan akan mempertemukan dua pihak itu. Menurut dia, audiensi bakal dikedepankan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan konflik pertanahan yang berkepanjangan. ’’Baru kalau sudah ada keputusan inkracht, kedua pihak sama-sama menerima, baru kami terbitkan sertifikatnya,’’ jelasnya.

Wawas menjelaskan, bukan hanya sertifikat warga yang bisa diblokir. Sertifikat aset pemerintah atau lembaga lain juga bisa diblokir jika warga memiliki bukti kuat bahwa tanah itu miliknya. ’’Jadi, ini berlaku bagi semua,’’ jelasnya.