LBH Surabaya Nilai Pemecatan Pegawai Damkar yang Dukung Paslon Salah

JawaPos.com–Pegawai outsourcing Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Fahrul Suganda dipecat pada Selasa Selasa (24/11). Dia dipecat karena mendukung Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin. Hal itu dinilai salah oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Mereka menilai proses pemecatan tersebut kurang tepat.

Juru Bicara LBH Surabaya Habibus Salihin mengatakan, pemecatan seharusnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bukan dari sisi politik pemilihan wali kota.

”Kalau saya lebih objektif. Saya memilih tidak komentar dari sisi politiknya, tapi saya berkomentar dengan sisi ketenagakerjaan,” ujar Habibus Salihin pada Kamis (26/11).

Dia merujuk pada UU No 14 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dari situ, Habibus Salihin menilai, proses pemecatan terlalu dipaksakan. Sebab, tidak ada prosedur pemecatan berdasar pilihan politik atau netralitas.

”Secara perundangan kita masih menggunakan No 13 Tahun 2003. Kalau misalkan memang dari sisi ketenagakerjaan yang benar, harus merujuk prosedur yang jelas. Jadi ada keterangan pelanggaran dia apa saja,” papar Habibus Salihin.

• Baca juga : Pemecatan Petugas Outsourcing PMK Surabaya Disebut Sesuai Prosedur

Menurut Habibus, berdasar UU Ketenagakerjaan, Damkar Surabaya harus mengeluarkan surat peringatan (SP) sebelum melakukan pemecatan. ”Sehingga seharusnya ada mekanisme untuk melakukan pemecatan terhadap pekerja. Lalu harus ada SP 1, SP 2, SP3, atau skorsing. Kalau memang ada pelanggaran, yang dilakukan pembinaan dulu,” jelas Habibus Salihin.

Namun, jika ingin menilai secara keseluruhan, harus dilihat dari kontrak perjanjian yang diberikan diawal. Hal tersebut dilakukan karena yang bersangkutan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), melainkan status sebagai pegawai kontrak.

• Baca juga : Dukung Machfud Arifin, Pegawai Outsourcing Dinas Kebakaran Dipecat

”Kalau misalkan ditarik dengan aturan di Pemkot Surabaya, itu saya nggak tahu apa saja, apakah ada secara internal dilarang mendukung paslon ketika dia sudah melakukan pekerjaan atau tidak,” kata Habibus Salihin.

Sebelumnya, salah satu petugas Damkar Kota Surabaya, dikabarkan diberhentikan. Pemecatan terkait dukungan yang dilakukan Fahrul pada salah satu calon wali Kota Surabaya.

Ketika dikonfirmasi, Kabag Operasional PMK Kota Surabaya Bambang Vistadi membenarkan kabar tersebut. ”Ada dokumentasi dia menggunakan atribut menghadiri ajakan mendukung calon wali kota. Yang bersangkutan sudah mengakui apa yang sudah dilakukan,” kata Bambang pada Rabu (25/11).

Bambang mengungkapkan jika yang bersangkutan menyalahi aturan, dengan mendukung salah satu pasangan calon. Selain itu, lanjut dia, petugas PMK tidak mengenal Hari Minggu. ”Kita prinsipnya cuma satu, kita ini PMK harus netral. Kita mencegah jangan sampai timbul kelompok. PMK juga gak mengenal Hari Minggu,” ujar Bambang.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=JaV_ngATA7I